Jakarta,Persindonesia.com-Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Jalan Swatirta RT 006 RW 09, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, menuai protes keras dari warga setempat. Warga menolak pembangunan tiga menara SUTET yang dinilai tidak melibatkan konsultasi publik dan berpotensi merugikan warga.
Ketua RT 05 RW 09, Sapto Nurcahyo, menyatakan keberatan atas perubahan lokasi pembangunan yang semula direncanakan di Kelurahan Sungai Bambu. “Kami warga di sini menolak dengan tegas pembangunan tiga menara SUTET di wilayah kami. Berdasarkan Perpres No. 60 Tahun 2020 dan Kepgub No. 1272 Tahun 2021, lokasi pembangunan awalnya direncanakan di samping jalan tol Sedyatmo, tetapi tiba-tiba dipindahkan ke wilayah kami tanpa ada konsultasi publik atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ini jelas merugikan warga dari segi keamanan, kesehatan, dan ekonomi,” ungkap Sapto saat ditemui di lokasi pembangunan bersama warga yang menggelar spanduk penolakan.
Sapto juga menyoroti risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh SUTET, terutama bagi anak-anak, balita, ibu hamil, dan lansia. “Kami tidak ingin kehidupan warga terganggu oleh dampak negatif pembangunan ini,” tegasnya.
Salah satu warga terdampak, Dimas, juga menyampaikan keluhannya. “Saya memohon kepada pemerintah untuk meninjau ulang proyek ini. Dampaknya sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Warga sekitar berhak hidup aman dan nyaman,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Seno, warga RT 06 RW 09, menambahkan bahwa lebih dari 100 rumah di wilayah RT 05, RT 03, dan RT 06 akan terkena dampak kabel SUTET yang melintas di atasnya. “Di wilayah kami saja ada 20 rumah yang terdampak. Pembangunan dimulai sejak 9 Desember 2024, tetapi warga tidak pernah diberi sosialisasi. Bahkan uang kompensasi sebesar Rp 500 ribu yang disebut sebagai ‘uang debu’ untuk pembongkaran rumah, nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang kami alami,” jelas Seno.
Warga mengungkapkan bahwa hingga kini proses pembongkaran rumah yang menjadi titik pembangunan menara SUTET belum selesai, meskipun dijanjikan akan rampung dalam waktu satu minggu. “Sudah hampir satu bulan, tetapi pembongkaran belum selesai. Warga semakin dirugikan,” tambahnya.
Sapto dan warga terdampak berharap Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dapat segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. “Kami meminta perhatian serius dari pemerintah agar proyek ini dikaji ulang demi kepentingan warga,” pungkas Sapto.
