BADUNG, persindonesia.com – Komisi I DPRD Kabupaten Badung mengadakan Rapat Kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat BPKAD Badung, Senin (28/4/2025). Pertemuan ini menjadi ajang pembahasan mendalam terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024 serta isu-isu strategis lainnya.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara, didampingi sejumlah anggota, menghadirkan berbagai OPD mitra seperti BPKAD, BKPSDM, DPMPTSP, Dukcapil, DPMD, Kesbangpol, Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar, serta bagian Tata Pemerintahan dan Hukum Setda Badung. Turut hadir juga Asisten II Sekda Badung, Ida Bagus Gede, mewakili Sekretaris Daerah.
Lanang Umbara menekankan bahwa pembahasan ini bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan dari OPD terkait pelaksanaan program kerja yang tertuang dalam LKPJ, terutama menyangkut kekurangan SDM dan sarana prasarana.
“Beberapa OPD menyampaikan kendala klasik, yakni terbatasnya personel dan fasilitas. Ini menjadi perhatian serius kami, karena menyangkut kelancaran pelayanan publik,” ujar Lanang Umbara.
Ia menyebutkan, dengan posisi Badung sebagai kawasan pariwisata internasional, maka aspek-aspek keamanan, kebersihan, dan kenyamanan harus dijaga maksimal. Menurutnya, menurunnya kualitas pelayanan dapat berdampak langsung pada sektor pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komisi I juga menyoroti pentingnya penerangan jalan umum sebagai bagian dari program prioritas “Badung Terang”, guna menciptakan suasana aman di malam hari serta mengurangi potensi tindak kriminal.
“Sudah kami dorong agar seluruh wilayah Badung memiliki penerangan yang memadai. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan,” jelasnya.
Menanggapi situasi keamanan sosial, termasuk sejumlah insiden yang menjadi sorotan publik, Lanang Umbara mengusulkan perlunya koordinasi lintas sektor. Ia menyarankan dilaksanakannya forum bersama yang melibatkan DPRD, OPD, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat dari komunitas-komunitas tertentu.
“Kita perlu duduk bersama untuk mencari solusi jangka panjang. Keterlibatan pecalang, Satpol PP, dan tokoh masyarakat menjadi penting dalam menjaga kondusifitas daerah,” pungkasnya.
Langkah ini diyakini akan memperkuat sinergi antar-instansi dan masyarakat dalam menciptakan Badung yang aman, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga reputasi pariwisata Bali di mata dunia. (tim)
