Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan Hari Purnama, Senin (12/5), dan menyoroti pentingnya menjaga kedamaian Pulau Dewata yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia yang aman dan toleran.
“Dengan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat seperti SIPANDU BERADAT dan BANKAMDA, Bali sudah memiliki mekanisme pengamanan yang kuat, bahkan terbukti mampu menangani berbagai agenda berskala internasional,” ujar Gubernur Koster.
Saat ini, sebanyak 298 ormas telah terdaftar secara resmi di Bali dan berkontribusi di berbagai sektor sosial dan budaya. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa ormas yang tidak memenuhi kewajiban administratif sesuai regulasi tidak akan diakui keberadaannya dan dilarang beroperasi.
Gubernur juga menyoroti pentingnya kontribusi warga pendatang untuk ikut menjaga keharmonisan di Bali. Ia mendorong pendatang membentuk paguyuban yang bersifat kekeluargaan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai budaya lokal.
“Kami akan bertindak tegas terhadap ormas yang menimbulkan keresahan. Bali adalah tempat yang damai, dan akan tetap dijaga demikian demi masyarakat dan pariwisata,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi Bali mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu menjaga kedamaian dengan semangat gotong-royong dan kearifan lokal seperti gilik-saguluk, para-sparo, dan sarpana ya.
@k.
