Badung,persindonesia.com 8 Juli 2025 – Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Badung, Fraksi Partai Gerindra menyoroti pentingnya perbaikan kualitas tata kelola dan keberlanjutan pembangunan daerah dalam menyikapi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Walaupun memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut dari BPK RI, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa capaian administratif saja tidak cukup. Diperlukan langkah nyata dan terukur untuk menjawab persoalan struktural daerah seperti pengelolaan sampah, kemacetan, dan pembangunan sektor pendukung pariwisata.
“Kami memberikan apresiasi atas WTP yang kembali diraih, tetapi kami juga menekankan bahwa angka realisasi anggaran yang hanya 73–75% menunjukkan masih adanya tantangan implementasi di lapangan,” ujar perwakilan Fraksi Gerindra dalam sidang.
Desak Evaluasi Defisit dan Optimalkan Belanja Publik : Dengan mencatat defisit sebesar Rp362 miliar dan SiLPA lebih dari Rp381 miliar, Fraksi Gerindra menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi belanja, serta optimalisasi perencanaan program agar tidak terjadi mismatch antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Anggaran harus dipastikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai anggaran besar tapi manfaatnya minim,” tambahnya.
6 Persoalan Klasik Butuh Solusi Nyata : Fraksi Gerindra kembali menyoroti 6 persoalan klasik yang masih membayangi Kabupaten Badung:
Sampah, dengan dorongan pendirian TPA mandiri dan penguatan pengelolaan sampah berbasis desa. Kemacetan, melalui pembangunan ring road, flyover, dan rekayasa lalu lintas yang berkelanjutan. Jaringan utilitas semrawut, dengan usulan pembangunan jaringan bawah tanah. Transportasi publik tak terkendali, menuntut regulasi dan penegakan hukum terhadap kendaraan online maupun konvensional. Lampu jalan yang minim dan tidak estetis, diusulkan agar LPJ turut mendukung keindahan kawasan wisata. Distribusi air bersih, khususnya untuk wilayah Badung Selatan yang masih banyak terkendala akses PDAM.
Dukung Program Inovatif dan Pelestarian Budaya : Gerindra juga memberikan dukungan terhadap program “Kontak Bupati” sebagai kanal aduan masyarakat berbasis media sosial. Fraksi berharap program ini benar-benar menjadi sistem tanggap darurat (emergency response system) yang cepat, akurat, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mendukung pelaksanaan Karya Mapadudusan Agung Menawa Ratna Mapaselang di Pura Lingga Bhuana, yang menurut mereka merupakan bentuk nyata rasa syukur atas karunia Tuhan serta pelestarian budaya lokal di pusat pemerintahan.
Dorongan untuk Diversifikasi Ekonomi dan Reformasi Layanan Publik : Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya pemerintah Badung untuk tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. Mereka mendorong agar sektor pertanian dan UMKM juga diberdayakan, serta penegakan hukum dan reformasi pelayanan publik dijadikan prioritas demi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Badung tidak boleh hanya indah secara statistik, tapi juga harus kokoh dalam fondasi. Kami harap masukan ini bisa jadi titik pijak untuk pembangunan yang lebih responsif, merata, dan adil ke depan,” tutup juru bicara Fraksi.
@krg
