Persindonesia.com Jembrana – Karena adanya kesalahpahaman informasi di media sosial terkait surat yang dikeluarkan oleh Pemkab Jembrana pertanggal 21 Juli 2023 yang dianulir di medsos tanggal tersebut batas akhir pengosongan Pasar Umum Negara oleh para pedagang. Padahal surat tersebut diperuntukan untuk penandatanganan kontrak tender proyek pembanguanan pasar, sehingga Pedagang pasar Umum Negara melalui peguyuban pasar dengan tegas menolak revitalisasi tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat pedagang pasar dengan Pemkab Jembrana yang dimediasi oleh Dewan Jembrana di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Jembrana, setelah mendengar informasi langsung dari eksekutif akhirnya para pedagang menyetujui revitalisasi pasar tersebut dengan syarat, ukuran los dan kuota jumlah kios pedagang agar di sepakati sehingga menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada rasa dirugikan. Intinya dalam rapat tersebut kedua belah pihak akan bertemu kembali.
Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi menghimbau agar segala informasi dari akun tidak jelas terkait revitalisasi Pasar Umum Negara yang ada di media sosial agar tidak dipercaya. “Hati-hati postingan di media sosial terkait revitalisasi, itu bisa membuat kesalahpahaman karena mereka sengaja membuat suasana menjadi gaduh, tunggu informasi resmi dari Pemkab Jembrana agar lebih jelas dapat dipercaya,” himbaunya. Senin (26/6/2023)
Oknum Anggota Dewan Jembrana Akui Punya Kios Lebih dari Satu
Saat dikonfirmasi usai rapat, Sekretaris Daerah Jembrana Drs. I Made Budiasa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dewan beserta ketua komisi yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut, sehingga mencapai kesepakatan. “Para pedagang minta pasar tersebut menjadi 2 lantai yang sebelumnya 4 lantai, sehingga luas kios menjadi berkurang nerukuran 2×3 meter. Ukuran tersebut juga mereka tidak setuju,” jelasnya.
Solusi yang diambil, lanjut Budiasa, atas saran dari dewan agar para pedagang dihitung ulang berapa yang aktif, sehingga bisa diketahui jumlah pedagang. “Dari sana nanti kita ketahui, dengan luasan lantai ini, inilah yang nanti kita bagi bersama, toh juga memang kita siapkan untuk mereka semua, bukan untuk pedagang baru. Kita siapkan kios dengan ukuran 2×3 meter sebanyak 1.098 kios/los, kalau yang mereka butuhkan hanya 800 jadi ada harapan mereka mendapatkan lebih luas,” terangnya
Terkait masalah relokasi, menurut Budiasa, akan dibicarakan nanti saat pertemuan kembali dengan peguyuban pasar. Terkait surat yang dibagikan ke pedagang yang mengatakan tanggal 21 Juli 2023 pedagang harus pindah dari Pasar Umum Negara menurut Budiasa itu tidak benar. “Yang benar tanggal 21 Juli 2023 tersebut adalah kontrak tender ditandatangani sehingga ada waktu sampai paling tidak tanggal 1 Agustus 2023 harus sudah kosong karena akan mulai proyek,” terangnya.
Kendalikan Stok dan Harga Barang Jelang Hari Raya, Pemkot Gelar PGM
Terkait permintaan special dari beberapa para pedagang, terutama yang ada di los depan, menurut Budiasa, pedagang yang punya kios di depan masih tempatnya didepan, “Untuk di los depan itu dari awal kita rencanakan memang di depan, memang kita prioritaskan untuk para pedagang yang berjualan di depan,” katanya.
Sementara Juru bicara Peguyuban Pasar Umum Negara Edi Irawan mengatakan, pihaknya sudah diberikan waktu untuk menyampaikan aspirasi, bahwa selama ini terputusnya komunikasi antara peguyuban pasar dengan pemkab akhirnya terjalin melalui komunikasi di DPRD. “Tetapi harapan kami tetap tidak terputus disini, karena target kami adalah apa yang menjadi tuntutan kami selama ini, tadi sudah ada klu-klu bahwa pemkab yang diwakili oleh kepala dinas akan memberikan ruang untuk kami diberikan kesempatan mengatur atau menata sekaligus memberikan harapan sehingga nantinya menjadikan dasar untuk apa yang dirubah dan apa yang dibenahi dikemudian hari terkait revitalisasi pasar ini,” ujarnya.
Menurutnya, rapat yang dilaksanakan hari Hari ini sangat luar, sudah ada kesepakatan dibandingkan pertemuan sebelumnya karena terputusnya komunikasi. Terkait surat pemberitahuan pada tanggal 21 Juli 2023. Edi mengaku, informasi tersebut merupakan hanya shock terafi untuk menakut-nakuti. “Infomasi itu hanya untuk menakut-nakuti kami, ternyata itu tidak benar, setelah mendengar langsung dari eksekutif tadi,” ucapnya.
Dirinya berharap, mudah-mudahan ini saling bersambut bahwa tujuan pemerintah terhadap pembangunan disambut dengan baik oleh para pedagang. “Nanti kita akan bertemu kembali dengan eksekutif terkait relokasi dan sebagainya agar tidak ada persoalan kembali dikemudian hari terkait revitalisasi ini. Kita tidak ada menolak pembangunan Pasar Umum Negara, kita hanya persoalkan komunikasi yang tidak cair dan sekarang sudah mulai cair,” ujarnya. Sur
