Bangli – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digelar secara beruntun di DPRD Bangli, Selasa (10/10).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD I Nyoman Budiada, SE didampingi Ketua DPRD I Ketut Suastika, SH dan I Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli, tim pakar dan tenaga ahli Fraksi dan instansi terkait lainnya.
Dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD, sejumlah catatan disampaikan kepada pemerintah daerah.
Fraksi PDI Perjuangan berharap kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran agar berpihak pada kebijakan pro rakyat, yang dapat meringankan beban masyarakat kecil terutama dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.
“Sebagai kompensasi kepada para Petani, kami berharap kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan dan mengalokasikan anggaran guna mendukung ketahanan swasembada pangan yang berkelanjutan serta dukungan kepada Subak menuju Tani Tangguh,” ungkap I Gusti Nyoman Bagus Triyana, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan mendukung kemudahan beinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan usaha yang berdaya saing, perlu melakukan penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi.
Sementara Fraksi Restorasi Hati Nurani, melalui pembicaranya I Ketut Guna menyampaikan ada beberapa permasalahan yang dipertanyakan dan perlu diusulkan di dalam pembahasan-pembahasan lebih lanjut.
“Kami Fraksi Restorasi Hati Nurani, kembali menyampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD dan masing-masing OPD agar dapat lebih serius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat berupa Bansos yang bisa diterima langsung oleh masyarakat, baik yang di terima dari DPRD pada saat melakukan reses ataupun dari hasil musrembang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang berasaskan keadilan dan pemerataan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Fraksi Demokrat menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada eksekutif, yang telah merancang kenaikan PAD sebesar Rp 240 milyar pada APBDP tahun 2024. Sehingga dengan demikian diharapkan mampu menaikkan belanja yang diperlukan untuk pembangunan, terutama yang terkait kebutuhan masyarakat Bangli.
“Namun kami menyayangkan, alokasi belanja modal masih relatif rendah, yakni hanya sebesar 25% dari total APBD. Padahal belanja modal sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata I Made Sudiasa, Juru Bicara Fraksi Demokrat.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan hal senada. Fraksi Golkar menilai, alokasi belanja modal yang rendah akan menghambat pembangunan di Kabupaten Bangli.
“Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan alokasi belanja modal di APBD 2024,” tegas I Nyoman Budiada, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar.
Pembahasan Ranperda APBD dan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih akan dilanjutkan. Fraksi-fraksi DPRD akan terus memberikan catatan dan masukan kepada pemerintah daerah agar APBD 2024 dapat disusun secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
hms
