PERSINDONESIA.COM – Di tengah maraknya kasus gigitan anjing positif rabies yang kembali terjadi pada sejumlah wilayah di Kabupaten Bangli, mengundang keperihatinan berbagai kalangan tidak terkecuali dari lembaga Legislatif. Lembaga yang merupakan penyalur aspirasi rakyat ini pun mendesak agar segera dibentuk Satuan Petugas (Satgas) Pencegahan Rabies.
Menurut Ketua DPRD Bangli, isu rabies sangat sensitif terutama bagi daerah yang berkecimpung di dunia pariwisata seperti Bali umumnya dan Bangli khususnya. Lanjutnya, di sisi lain untuk sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Bangli seperti diketahui terbesar berasal dari sektor pariwisata.
Baca Juga : SAH! Nyoman Dacin Resmi Nahkodai Ketua Umum AFI Bangli Periode 2025-2030
Jika rabies tidak ditangani secara berkesinambungan tentunya akan menjadi momok yang menakutkan. “Sehingga sudah barang tentu dampaknya akan mengancam dunia pariwisata Bangli,” ujar Ketut Suastika, Kamis (28/5/2026).
Oleh karena itu, lanjut Suastika, pihaknya mendesak agar instansi terkait dalam hal ini Dinas PKP (Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan) Bangli bersama Dinas Kesehatan agar berkolaborasi dalam melakukan pencegahan penyakit rabies.
“Perlu sekiranya instasi terkait melakukan langkah cepat dalam meminimalisasi terjadinya kasus yakni dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas)”, kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Kata Suastika, berkaca dari kasus yang telah terjadi, penyebaran penyakit rabies lebih dominan disebabkan oleh gigitan anjing liar. Disini tugas Satgas melakukan eliminasi terhadap anjing yang tak bertuan (liar) tersebut.
Terpenting lagi Satgas mesti bergerak setiap hari dan dalam bertugas tetap berkoordinasi dengan aparat desa seperti Kepala Dusun (Kadus).
“Hal ini penting, mengingat Kadus mengetahui kondisi dan data kewilayahannya”, ungkap Ketua DPRD Bangli asal Desa Peninjoan ini.
Baca Juga : Terkendala Biaya Ratusan Juta, Jenazah PMI Asal Jembrana Masih Tertahan di Jepang
Disamping itu, Suastika juga meminta agar ketersedian Vaksin Anti Rabies (VAR) harus terpenuhi. Hal ini penting karena jika terjadi kasus gigitan masyarakat tidak lagi bertanya-tanya untuk mendapatkan VAR.
“Kami tidak ingin begitu ada kasus petugas baru turun, baik itu eliminasi dan vaksinasi harus dilakukan secara rutin atau jangan hangat- hangat tahi ayam,” tegasnya. (*)
