Persindonesia.com Jembrana – DPRD Kabupaten Jembrana melakukan inspeksi ke sejumlah sekolah dasar (SD) dan menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa gedung sekolah, seperti SDN 2 Yehembang di Banjar Bungbungan, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, serta SDN 6 Yehembang di Banjar Kaleran, Desa Yehembang, menunjukkan kerusakan. Kerusakan yang paling mencolok ditemukan di SDN 2 Yehembang.
Ketua Komisi I DPRD Jembrana, H. Sajidin, mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebenarnya sudah mengajukan permohonan perbaikan sejak 2019, namun belum ada tanggapan dari pemerintah daerah hingga saat ini.
“Kami bahkan menerima usulan lagi pada tahun 2020, tetapi sampai sekarang masih belum ada realisasi. Kondisi sekolah ini sangat memprihatinkan dan membahayakan. Penanganan segera sangat diperlukan,” ucapnya. Jumat (01\11\2024).
Hujan Lebat, Lantai 1 Pasar Umum Negara Terendam Banjir
Sajidin berharap agar dinas terkait lebih peka dan cepat menanggapi usulan perbaikan infrastruktur pendidikan, sehingga proses belajar mengajar tidak terhambat. “Jika ada usulan atau proposal yang masuk, dinas terkait harus segera melakukan verifikasi dan kajian,” tambahnya.
Selain SDN 2 Yehembang, kondisi SDN 2 Kaliakah di Desa Kaliakah juga mendapat perhatian. Meski jumlah siswa sudah memadai, fasilitas ruang kelas yang tersedia masih kurang, sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang lancar. “Permasalahan ini perlu segera ditindaklanjuti agar kegiatan belajar siswa tidak terganggu,” ucapnya.
Pihaknya juga menerima laporan terkait terhambatnya pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) hingga mencapai sekitar 20 persen di sebagian besar desa. Keterlambatan pencairan ini berdampak pada pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan di tingkat desa. Salah satu desa di wilayah pesisir, misalnya, melaporkan kekurangan dana sebesar Rp300 juta dari total Rp1,9 miliar yang seharusnya diterima.
Kasus Dukun Cabul Bondowoso, Orang Tua Korban Minta Polisi dan APH Hukum Pelaku Semaksimal Mungkin
“Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang. Perencanaan dan penganggaran harus lebih tepat, sehingga tidak ada keterlambatan dalam proses transfer dana yang bisa menghambat pelayanan dan pembangunan desa,” tegasnya.
Pihaknya berencana segera mengadakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. TS
