Wagub Giri Prasta Didukung Fraksi-Fraksi DPRD Bali Terhadap Raperda Perubahan atas Perda Pungutan Bagi  Wisatawan Asing 

Empat fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan umum mereka:​ Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sepakat dengan perubahan Raperda, asalkan formulasi perubahan tersebut mampu memperkuat kepastian hukum, menjaga harmonisasi, dan menjamin keberlanjutan tujuan pembentukan Raperda, Fraksi Gerindra-PSI mendukung perubahan dengan catatan bahwa perubahan harus bersifat menyeluruh, mencakup penamaan Perda, dasar hukum, serta materi muatan agar lebih komprehensif. Mereka juga meminta penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat diajak kerja sama dan parameter imbalan sebesar 3 persen yang disebutkan dalam draf,  Fraksi Partai Golkar menyarankan agar Pemerintah Provinsi Bali memprioritaskan kerja sama dengan pengusaha lokal dalam pelaksanaan pungutan wisatawan asing, dengan harapan pengusaha lokal dapat lebih maju dan berkembang, Fraksi Demokrat-NasDem menyetujui perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 dengan usulan penggantian frasa pada pasal 1 angka 15 dari “seseorang atau kelompok” menjadi “perusahaan atau lembaga” untuk memperjelas subjek yang dimaksud. ​

Wagub Giri Prasta berharap dengan menggandeng pihak ketiga, pungutan wisatawan asing dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ​

Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, juga disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2055.

@k.