Komisi II DPRD Badung foto bersama pemerintah usai rapat kerja terkait anggaran pariwisata dan pertanian dalam arti luas
MANGUPURA, 13 Juni 2025 – Komisi II DPRD Kabupaten Badung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pariwisata dan pertanian melalui pengawasan anggaran yang lebih terarah. Hal ini terungkap dalam rapat kerja bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, yang digelar di Ruang Rapat Gosana II DPRD Badung pada Jumat (13/6).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Wayan Sada, dan dihadiri anggota komisi lainnya seperti I Wayan Sudira dan Nyoman Artawa. Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata I Nyoman Rudiarta, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan I Wayan Wijana, serta tim ahli DPRD Badung.
Dalam pembahasan rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2025, Komisi II menyoroti pentingnya sinkronisasi program pariwisata dengan pengembangan sektor pertanian dalam pengertian yang lebih luas, seperti pertanian berbasis wisata (agrowisata).
Menurut I Wayan Sada, sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung—yang kini mencapai Rp 8 triliun—harus mendapatkan perhatian serius dalam hal penganggaran dan pengelolaan infrastruktur.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran untuk pariwisata tidak hanya fokus pada promosi, tetapi juga menyasar pembenahan infrastruktur seperti jalan-jalan yang rawan macet. Termasuk pengembangan jalur alternatif dan pembebasan lahan gang-gang sempit di kawasan wisata seperti Canggu, Berawa, hingga Kuta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sada menyoroti perlunya desain lalu lintas yang lebih efisien. Ia mencontohkan bahwa pembangunan shortcut atau jalur pintas di kawasan wisata hendaknya tidak dilakukan di perempatan, melainkan di pertigaan, guna menghindari konflik arus kendaraan yang justru menimbulkan kemacetan baru.
Dalam hal keamanan dan kenyamanan wisatawan, Sada juga menekankan perlunya kolaborasi antara Pemkab Badung dan pihak kepolisian untuk menanggulangi perilaku wisatawan asing yang menyimpang.
“Kita ingin menjaga citra pariwisata Badung tetap positif. Untuk itu, sinergi dengan aparat sangat dibutuhkan dalam hal penegakan aturan dan pengawasan terhadap aktivitas wisatawan, terutama yang melanggar norma lokal,” tegasnya.
Komisi II DPRD Badung memastikan akan terus mengawal alokasi anggaran dan pelaksanaan program lintas sektor demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh.
@k
