Badung persindonesia.com , 8 Juli 2025 – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan strategis atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Salah satu sorotan utama adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Badung, juru bicara Fraksi Golkar, I Made Tomy Martana Putra, S.H., M.H., mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI selama 13 tahun berturut-turut. Namun demikian, pihaknya menegaskan bahwa raihan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah dalam membenahi berbagai aspek fiskal. “Kami menghargai konsistensi capaian WTP, tapi keberhasilan itu seharusnya menjadi motivasi untuk memperbaiki kualitas penganggaran, bukan sekadar mengejar penilaian administratif,” ungkap Tomy dalam forum tersebut.
Rasionalisasi Target Pendapatan Jadi Sorotan : Fraksi Golkar menyoroti perbedaan signifikan antara rencana pendapatan dan realisasi PAD di tahun anggaran 2024. Mereka menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung lebih berhati-hati dan realistis dalam menyusun proyeksi pendapatan.
“Target PAD harus disusun berdasarkan potensi riil, bukan sekadar angka optimistik di atas kertas. Karena jika tidak tercapai, program OPD bisa terganggu akibat rasionalisasi anggaran,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong agar OPD penghasil pendapatan mulai memanfaatkan teknologi untuk mencegah kebocoran serta meningkatkan transparansi penerimaan daerah.
Belanja Transfer dan Silpa Perlu Dievaluasi Ulang
Catatan lain yang diajukan Fraksi Golkar menyangkut besarnya porsi belanja transfer dalam struktur APBD. Mereka menyarankan agar alokasi tersebut dikaji ulang agar tidak mengorbankan kebutuhan langsung masyarakat Badung, terutama dalam sektor pelayanan dasar. “Proporsi belanja harus proporsional dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, bukan hanya formalitas anggaran,” tegas Tomy.
Fraksi juga menyoroti pentingnya pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang optimal, agar dana tersebut bisa digunakan secara tepat sasaran pada tahun anggaran berikutnya.
Komitmen Fraksi Golkar: Anggaran Harus Tepat Guna dan Tepat Sasaran
Di akhir pandangan umum, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, namun dengan berbagai catatan penting yang telah disampaikan.
Dengan menyampaikan evaluasi yang komprehensif ini, Fraksi Golkar berharap APBD ke depan dapat lebih responsif terhadap tantangan daerah dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
@krg
