Bahas RPJMD dan Pajak Daerah, Bupati Adi Arnawa Soroti Prioritas Infrastruktur dan Kemandirian Fiskal Badung

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Wakil Bupati I Ketut Bagus Alit Sucipta, jajaran DPRD, Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba, hingga para kepala OPD dan instansi vertikal.

Dalam pemaparannya, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa Ranperda RPJMD memuat Visi dan Misi pembangunan jangka menengah yang diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kualitas hidup masyarakat Badung. Salah satu fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan sebagai solusi jangka panjang mengatasi kemacetan di kawasan wisata.

“Pembangunan ini bukan sekadar upaya meningkatkan mobilitas, tapi juga bagian dari sinergi kami dengan arah kebijakan infrastruktur Provinsi dan Pemerintah Pusat,” tegas Bupati Adi Arnawa.

Untuk mendukung proyek-proyek strategis ini, Pemkab Badung merancang skema pinjaman daerah selama lima tahun ke depan. Selain infrastruktur, Badung juga berencana membentuk perusahaan daerah baru guna memperkuat sektor ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan Ranperda perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ia berharap regulasi ini dapat segera dibahas bersama DPRD agar menjadi dasar hukum pemungutan yang efektif, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah menuju kemandirian keuangan.

Adapun dalam dokumen perubahan KUA-PPAS 2025, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 11,1 triliun lebih. Mayoritas berasal dari PAD sebesar Rp 10,1 triliun, sementara sisanya dari dana transfer pusat dan provinsi. Belanja daerah dirancang mencapai Rp 12,7 triliun lebih, dengan fokus pada belanja operasi, modal, serta alokasi untuk sektor strategis seperti pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta kebudayaan dan pariwisata.

Pemerintah juga merancang pembiayaan daerah sebesar Rp 1,8 triliun, termasuk pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 200 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal pada PT. Bank BPD Bali.

Melalui penguatan arah kebijakan fiskal dan pembangunan, Pemkab Badung optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

@tim*