Ketua Fraksi Gerindra Kab.Badung I Wayan Puspa Negara. SP., M.Si,
Badung persindonesia.com , 4 November 2025 – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung melalui Ketua Fraksi Gerindra Kab.Badung I Wayan Puspa Negara. SP., M.Si, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Badung.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diverifikasi oleh Gubernur Bali. Fraksi menilai rancangan ini sebagai bentuk tanggapan aktif pemerintah daerah terhadap kondisi faktual, termasuk peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, serta dukungan terhadap program nasional seperti Tri Sula Presiden Prabowo Subianto — pembentukan Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. “APBD bukanlah tindakan administratif biasa, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Wayan Puspa Negara.
Adapun struktur RAPBD 2026 meliputi: Belanja operasi sebesar 50,74%, Belanja modal Rp 4,1 triliun atau 31,30%, Belanja tidak terduga Rp 211,423 miliar (1,59%), Belanja transfer Rp 2,1 triliun (16,37%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi hingga 87,03% terhadap total belanja daerah, dengan belanja mandatori pendidikan 28,17% dan infrastruktur 43,36%.
Pada sisi pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 159,5 miliar dari SILPA tahun sebelumnya dan utang daerah Rp 1,38 triliun yang dialokasikan untuk akselerasi pembangunan jalan dan pembebasan lahan di Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal pada Bank BPD Bali Rp 300 miliar dan pembayaran utang daerah Rp 329,095 miliar.
Gerindra juga memberikan sejumlah catatan strategis, antara lain: Penambahan jalan baru di Kuta, Mengwi, Abiansemal, dan Petang. Penanganan banjir di kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta (Samigita), termasuk normalisasi Tukad Mati dan penambahan alat berat. Solusi atas tanjakan ekstrem di Jalan Goa Gong, serta dukungan terhadap pembangunan jalur alternatif menuju kawasan GWK. Komitmen menyelamatkan jalur hijau dari alih fungsi lahan dengan pembelian lahan LSD dan LP2B sebagai aset pemerintah daerah. Dukungan terhadap transformasi Lapas Kerobokan menjadi taman kota seluas 3,9 hektar. Program beasiswa satu keluarga miskin satu sarjana untuk peningkatan SDM Badung. Penataan kawasan Ground Zero dan pembelian lahan parkir di kawasan wisata Samigita. Renovasi Monumen Tuan Lange sebagai penghargaan terhadap tokoh sejarah Kuta. Peningkatan keamanan destinasi wisata melalui patroli gabungan lintas instansi. Penambahan lampu penerangan jalan di area Legian, Kuta, dan Seminyak.
Terkait kebijakan investasi, Fraksi Gerindra juga mendukung Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan memperkuat UMKM. Fraksi meminta agar pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi investor yang melanggar aturan.
Di akhir penyampaian, Puspa Negara menegaskan semangat Fraksi Gerindra untuk mengawal APBD Badung 2026 agar tetap pro rakyat dan berfokus pada pembangunan berimbang antara fisik dan nonfisik.
“Dengan semangat Cura Dharma Raksaka, pemerintah wajib melindungi kebenaran dan rakyatnya. Dharma yang sejati bukan hanya taat pada aturan, tetapi juga bijaksana, empati, dan penuh kasih pada rakyat Badung,” tutupnya.
Red@karang
