Pangkalpinang, persindonesia.com — Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor perikanan, dengan menggandeng Bank Indonesia dan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), untuk menyelenggarakan pelatihan sekaligus sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) bagi pelaku usaha perikanan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (4/3/2026), dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada sembilan pelaku usaha yang telah dinyatakan memenuhi standar. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran perangkat daerah terkait.
Perwakilan Bank Indonesia menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas. Sertifikasi HACCP dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan membuka akses perdagangan yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.
Ia menuturkan, pelatihan HACCP secara mandiri umumnya memerlukan biaya antara Rp5 juta hingga Rp 10 juta per peserta. Melalui kolaborasi ini, pelaku usaha di Pangkalpinang dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan tanpa dipungut biaya. “Melalui sinergi ini, kami berharap semakin banyak pelaku usaha yang memiliki standar mutu yang diakui. Program seperti ini akan terus didorong agar berkelanjutan,” ujarnya.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan bahwa sertifikasi HACCP bukan hanya soal kelengkapan dokumen, melainkan bentuk komitmen terhadap kualitas produk.
Menurutnya, pengalaman adanya produk yang tertahan di luar negeri akibat belum memenuhi standar mutu, menjadi pelajaran penting bagi seluruh pelaku usaha di daerah. “Kalau ingin bersaing di pasar global, standar harus dipenuhi. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa proses produksi, sudah memenuhi kaidah keamanan pangan internasional,” katanya.
Pria yang akrab disapa Udin ini, juga mengingatkan agar penerapan standar mutu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan bahan baku, proses produksi yang higienis, hingga sistem pengemasan yang aman.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap sektor perikanan lokal semakin kompetitif dan mampu memperluas jangkauan pemasaran, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah berbasis UMKM.
(b2n)
