Jakarta Persindo, 23 Januari 2026 – Gubernur Bali, Wayan Koster, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Jumat (23/1). Agenda utama pertemuan ini adalah pelaporan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai penambahan modal Pemerintah Provinsi Bali untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan rencana penambahan modal sebesar Rp445 miliar. Ia menekankan bahwa langkah ini strategis untuk memperkuat BPD Bali sebagai pilar ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing terhadap bank swasta nasional.
“BPD Bali adalah pilar ekonomi daerah. Pemerintah akan terus mendorong agar BPD mampu bersaing dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Gubernur Koster.
Gubernur juga memaparkan kinerja BPD Bali sepanjang 2025 yang mencatat laba sekitar Rp1,1 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh manajemen yang profesional, efisiensi operasional, serta peningkatan aset dan pendapatan bunga bersih.
Selain aspek ekonomi, Gubernur Koster menekankan bahwa pembangunan Bali harus sejalan dengan visi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, yang mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian budaya. Ia mencontohkan keberhasilan pengelolaan desa adat di Bali, yang tetap menjaga ikatan sosial, budaya, dan kearifan lokal.
Menanggapi laporan tersebut, Dirjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah menyatakan kesiapan pihaknya untuk menerima dan memproses Raperda penambahan modal BPD Bali. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kemampuan Bali menjaga kebudayaan tanpa memerlukan status khusus atau insentif istimewa. “Bali berhasil melestarikan budaya secara nyata, yang juga menjadi daya tarik utama pariwisata. Wisatawan datang untuk melihat upacara adat dan tradisi lokal, bukan hanya pusat perbelanjaan modern,” ujar Cheka.
Cheka menambahkan bahwa praktik Bali dalam melestarikan local genius dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia, termasuk melalui kerja sama antardaerah. Ia menyoroti UPTD Kesehatan Tradisional Bali sebagai contoh bagaimana kearifan lokal bisa dilembagakan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan posisi Bali sebagai provinsi yang kuat secara ekonomi melalui BPD Bali sekaligus konsisten menjaga jati diri budaya sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.*
