Rapat kerja bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Ruang Gozana II, Kantor DPRD Badung
Mangupura Persindonesia.com — Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Ruang Gozana II, Kantor DPRD Badung, Senin (13/4). Rapat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025 yang dinilai perlu dilakukan pencermatan lebih lanjut terhadap capaian kinerja sejumlah program daerah.
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pendalaman terhadap laporan LKPJ, terutama terkait sejumlah target yang belum tercapai secara optimal di beberapa OPD. Meski demikian, ia mengapresiasi capaian proyek strategis nasional yang dinilai sudah sesuai target. “Beberapa program memang belum mencapai 100 persen sehingga perlu kita cek lebih lanjut ke masing-masing OPD,” ujarnya.
Dalam rapat yang berlangsung cukup dinamis tersebut, isu pengelolaan sampah menjadi salah satu pembahasan utama. Menurut Sada, persoalan sampah di Badung sudah berada pada kondisi krusial dengan produksi harian mencapai sekitar 800 ton, belum termasuk kiriman dari luar daerah.
Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) juga diminta terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat. “Saat ini sampah residu masih dapat ditampung di TPA Suwung, namun mulai 1 Agustus 2026 sudah tidak diperbolehkan lagi,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, DLHK Badung disebut telah menyiapkan tiga unit mesin Refuse Derived Fuel (RDF) yang akan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti sektor ekonomi dan pelayanan publik. Dinas Koperasi dan UMKM didorong untuk memperkuat dukungan kepada pelaku usaha mikro melalui program kredit usaha dengan kisaran bantuan Rp25 juta hingga Rp100 juta, di mana pemerintah daerah akan menanggung bunga dan asuransi kredit.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta meningkatkan fasilitas pengawasan keamanan dengan penambahan CCTV di titik-titik rawan guna mendukung pariwisata yang aman dan berkualitas di Badung.
Dinas Perikanan juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat kerja tersebut dihadiri lengkap oleh jajaran Komisi II DPRD Badung, termasuk Wakil Ketua I Wayan Regep, Sekretaris I Wayan Luwir Wiana, serta para anggota lainnya yakni I Wayan Edy Sanjaya, I Gede Budi Yoga, I Nyoman Antara, I Made Suparta, dan Ida Bagus Gede Putra Manubawa.
Adapun lima OPD mitra kerja yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
@Tim*
