Kajian Sosiolinguistik atas Emansipasi yang belum selesai Oleh : Dr. Diana Anggraeni, M.Hum, Dosen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Bangka Belitung
Pangkalpinang, persindonesia.com —
Setiap tanggal 21 April, nama R.A. Kartini kembali menggema di ruang publik. Namun di balik kebaya, lomba pidato, dan seremoni tahunan, ada warisan Kartini yang kerap luput dibedah : perjuangannya melalui bahasa.
Surat-suratnya bukan sekadar curahan hati, melainkan medan tempur simbolik untuk menegosiasikan kuasa dan identitas (Kartini, 1922). Di titik inilah kajian Sosiolinguistik menjadi relevan, membaca bagaimana kata-kata dapat memerdekakan, atau justru mengurung.
Pada masanya, perempuan priyayi terkungkung dalam ragam krama yang kaku. Unggah-ungguh Jawa menuntut perempuan untuk selalu menunduk, halus, dan mengiyakan.
Kartini menyadari bahwa tanpa menguasai “bahasa publik” (bahasa surat, diskusi, dan ilmu pengetahuan), perempuan akan terus menjadi objek.
Karena itu, ia memilih menulis dalam bahasa Belanda. Pilihan ini bukan kebetulan, melainkan strategi sosiolinguistik, dengan bahasa penjajah, ia menembus batas patriarki lokal sekaligus membangun jejaring global.
Inilah yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai linguistic capital, bahwa siapa yang menguasai bahasa dominan, ia memiliki akses terhadap kuasa (Bourdieu, 1991).
Surat-surat Kartini juga memperlihatkan praktik alih kode, antara bahasa Belanda, Melayu, dan Jawa. Ini bukan sekadar kemampuan linguistik, tetapi cara Kartini memainkan identitas sesuai konteks dan lawan bicara (Wardhaugh & Fuller, 2015).
Kepada Nyonya Abendanon, ia menggunakan bahasa Belanda untuk menunjukkan kapasitas intelektualnya. Sementara kepada keluarga, ia tetap memakai bahasa Jawa demi menjaga relasi kultural. Pesan yang tersirat jelas, perempuan dapat “berpindah kamar bahasa” tanpa kehilangan jati diri.
Namun, semangat tersebut di era kini tidak selalu berjalan lurus. Di tengah kemajuan pendidikan, sebagian perempuan justru tanpa sadar menggunakan bahasa, untuk menciptakan hierarki baru.
Jargon feminisme, gelar akademik, hingga istilah asing kerap dipakai untuk merendahkan perempuan lain yang memilih peran domestik. Kalimat seperti, “Hanya ibu rumah tangga, tidak paham isu gender”, merupakan bentuk kekerasan simbolik melalui bahasa, sebuah konsep yang juga dijelaskan oleh Pierre Bourdieu (1991).
Padahal, Kartini tidak pernah menafikan peran domestik; yang ia perjuangkan adalah kebebasan untuk memilih (Kartini, 1922).
Di sinilah sosiolinguistik menuntut kejujuran reflektif. Bahasa emansipasi sejati tidak merendahkan, melainkan mengangkat (Holmes, 2013). Jika dahulu perjuangan adalah membuka pintu pingitan fisik, maka kini tantangannya adalah membongkar “pingitan mental”, ruang tak kasatmata yang membuat sesama perempuan saling menjatuhkan melalui kata.
Kartini pernah menulis, “Saya ingin mendidik perempuan supaya ia cakap berdiri sendiri” (Kartini 1922). Kecakapan itu termasuk kecakapan berbahasa: tegas tanpa arogan, cerdas tanpa merendahkan.
Sebab, kemerdekaan bukan sekadar kebebasan berbicara, melainkan kemampuan untuk menciptakan ruang di mana setiap perempuan, apa pun pilihannya merasa didengar, dihargai, dan dimanusiakan.
“Selamat Hari Kartini, 21 April 2026”
