Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Jakarta Senin 27/04/2026, Persindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan melakukan koordinasi langsung ke pemerintah pusat. Langkah ini diwujudkan melalui kunjungan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna membahas mekanisme pembiayaan dan penganggaran daerah yang lebih optimal.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Bupati Adi Arnawa diterima oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni. Pertemuan ini difokuskan pada upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemenuhan kewajiban pinjaman serta penyesuaian struktur anggaran.
Menurut Bupati Adi Arnawa, koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh kebijakan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi, sekaligus tetap mampu mendukung program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tepat, transparan, dan sesuai aturan, sehingga program ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Badung juga mengkaji kemungkinan penyesuaian dalam sistem penganggaran, termasuk optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penyesuaian ini dinilai penting untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan, terutama dalam mendukung sektor infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi.
Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa berbagai program ekonomi yang telah berjalan terbukti memberikan dampak positif, seperti meningkatnya daya beli masyarakat, lancarnya distribusi hasil pertanian, serta tumbuhnya aktivitas pelaku usaha lokal.
Ia pun mendorong agar program-program tersebut dapat memiliki dasar penganggaran yang lebih kuat melalui skema pembiayaan yang tepat, sehingga keberlanjutannya dapat terjamin tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Badung berharap mendapatkan arahan komprehensif dari pemerintah pusat agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, adaptif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. *
