Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan
Jakarta Persindo – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan kesiapannya untuk mendukung percepatan proyek Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup aspek perencanaan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang, hingga pengadaan tanah.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan langkah strategis agar proyek berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana induk proyek dengan Rencana Tata Ruang (RTR), baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurutnya, proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini sudah memasukkan program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut skala besar. Penyesuaian serupa juga akan dilakukan di daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Selain itu, ATR/BPN juga membuka peluang percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek tersebut masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses ini tetap harus memperhatikan batas kewenangan antar sektor, termasuk wilayah laut dan kawasan hutan.
Dari sisi pengadaan lahan, pemerintah memastikan dukungan penuh guna menghindari hambatan di lapangan. Namun, Ossy menilai bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Ia mendorong pembentukan dan penguatan kelompok kerja bersama agar integrasi data, khususnya peta dan perencanaan spasial, dapat dilakukan secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan bahwa proyek Pantura tidak bisa dijalankan secara sektoral. Ia menyebut pendekatan terintegrasi dari darat hingga laut menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri, wakil menteri, serta kepala daerah yang wilayahnya terdampak langsung oleh proyek Pantura.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
