JENEWA, SWISS,Persindonesia.com – Usai sidang pleno ILC Session 114, Indonesia tak langsung bubar. Senin malam 8 Juni 2026 pukul 18.00-20.00 waktu Jenewa, 132 delegasi tripartit RI duduk satu meja dalam acara silaturahmi. Bukan seremoni. Ini diplomasi tenaga kerja versi Indonesia: dialog dulu, baru kebijakan.
Acara ini mempertemukan 15 orang Kemenaker RI, 7 orang PTRI Jenewa, 3 orang Kemlu RI, 1 orang Bappenas, 1 orang DJSN, 9 orang BPJS Ketenagakerjaan, 2 orang BPJS Kesehatan, 78 delegasi pekerja, dan 16 delegasi pengusaha. Beda peran, satu tujuan.
Indonesia “Ekspor” Model Dialog Sosial ke Dunia
Indah Anggoro Putri, Dirjen Hubungan Industrial Kemenaker RI yang membuka acara, bilang jelas: sinergi tripartit adalah senjata Indonesia hadapi dinamika ketenagakerjaan global.
Pesan itu diamini Dubes RI untuk PBB/WTO Sidarto R. Suryodipuro. “Saya harap delegasi terus jaga nama baik Indonesia dan tunjukkan profesionalisme. Citra bangsa kita sedang diuji di forum dunia,” katanya.
Yang terjadi di ruang silaturahmi itu justru jadi contoh. Pemerintah buka ruang dengar, pekerja sampaikan aspirasi, pengusaha jelaskan tantangan industri. Tanpa debat kusir, tanpa walkout. Murni dialog.
Ketua Delegasi Pekerja Johanes Dartha Pakpahan ingatkan: semangat ILC jangan mati di Jenewa. “Dialog sosial yang kuat harus berlanjut sampai ke pabrik, ke kantor, ke daerah. Itu kunci kebijakan yang sejahterakan buruh dan jaga harmoni industrial,” tegasnya.
Ketua Delegasi Pengusaha Bob Azam menambahkan logika ekonomi: kondusivitas industri hanya lahir kalau pengusaha dan serikat pekerja dianggap mitra, bukan lawan. “Kalau perusahaan maju, produktivitas naik, ujungnya pekerja juga sejahtera,”ujarnya.
Menaker Yassierli menutup malam itu dengan rumus sederhana. “Hubungan industrial harmonis = industri maju + investasi berkembang + pekerja sejahtera. Itu yang harus kita jaga, di Jenewa maupun di Indonesia,” tegasnya.
Rumus ini penting karena ILC 2026 banyak bahas AI, platform digital, dan perubahan iklim yang bisa bikin hubungan industrial retak kalau tak dikelola lewat dialog.
H. Dewa Sukma Kelana dari KSPSI Banten jadi “alarm” agar hasil ILC tak berhenti jadi dokumen. “Kolaborasi tripartit harus jadi solusi nyata persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Selesaikan masalah tanpa bikin masalah baru,” pesannya.
Sebagai Sekjen KSPSI Banten dan dosen Unpam Serang, Dewa menekankan keseimbangan peran: pekerja naikkan produktivitas, perusahaan tambah kesejahteraan di luar hak normatif, pemerintah buat regulasi berkeadilan.
“Kalau 3 unsur ini jalan seimbang, hubungan industrial harmonis akan jadi kekuatan besar bangsa,”pungkasnya.
Dengan semangat “Merah Putih di Dada, Indonesia di Hati”, silaturahmi ini mengirim pesan ganda: ke dunia bahwa Indonesia jago berdialog, dan ke tanah air bahwa hasil ILC wajib turun jadi kebijakan yang dirasakan pekerja.
