Kantah Badung Ikuti Bimtek Penataan Akses Reforma AgrariaΒ
DENPASAR Persindonesia.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Reforma Agraria melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengikuti Rapat Bimbingan Teknis (Bimtek) Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung bersama perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Bali. Bimtek dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Reforma Agraria di daerah.
Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh pembekalan mengenai arah kebijakan, strategi pelaksanaan, serta berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya menghubungkan legalitas aset yang dimiliki masyarakat dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif.
Penataan Akses Reforma Agraria merupakan salah satu tahapan penting dalam Reforma Agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, penerima manfaat tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas tanah, tetapi juga didorong untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan, serta perluasan jaringan pemasaran.
Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan program Reforma Agraria dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program.
Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh pelaksana kegiatan memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2026. Melalui pelaksanaan yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, program Reforma Agraria diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.Β @Krg*
