Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center
DENPASAR Persindonesia.com – Pemerintah Provinsi Bali semakin memperkuat langkah menuju transisi energi bersih dengan menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai tulang punggung penyediaan energi di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, Bali menargetkan tidak lagi bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2045, lebih cepat 15 tahun dibanding target nasional.
Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Selasa (14/7/2026). Menurut Koster, keberhasilan sektor pariwisata Bali tidak bisa dipisahkan dari kualitas lingkungan yang terjaga. Karena itu, transformasi menuju energi bersih menjadi kebutuhan strategis bagi keberlanjutan pembangunan daerah. “Kami ingin Bali memiliki sistem energi yang mandiri, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Potensi energi matahari harus dimanfaatkan secara optimal agar Bali tidak lagi bergantung pada energi fosil,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tengah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan melalui peningkatan pemanfaatan PLTS, penggunaan kendaraan listrik, pembangunan pembangkit berbasis energi hijau, serta membuka peluang investasi yang lebih luas di sektor energi bersih. Langkah tersebut merupakan implementasi visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menempatkan kelestarian alam sebagai fondasi pembangunan.
Menurutnya, penghentian penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas udara sekaligus mendukung citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang berwawasan lingkungan.
Koster juga memastikan pemerintah akan memberikan dukungan kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin memasang PLTS, termasuk mendorong berbagai kemudahan kebijakan agar adopsi energi surya semakin luas. “Pemanfaatan PLTS memberikan manfaat besar, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi ketahanan energi daerah. Karena itu pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Pemprov Bali akan membangun kawasan rendah emisi yang dimulai dari Nusa Penida. Program tersebut selanjutnya direncanakan berkembang ke sejumlah kawasan strategis lainnya seperti Nusa Dua, Kuta, Sanur, hingga Ubud, sebagai model penerapan energi bersih dan transportasi rendah karbon.
Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Pemprov Bali telah memiliki sejumlah regulasi pendukung, antara lain Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 mengenai pemanfaatan PLTS atap.
Dalam kesempatan itu, Koster berharap penyelenggaraan Indonesia Solar Summit tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan investasi nyata, kemitraan strategis, dan kebijakan yang mempercepat pengembangan energi surya nasional hingga mencapai target 100 gigawatt (GW).
Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa Indonesia Solar Summit merupakan forum tahunan yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempercepat transformasi energi nasional.
ISS 2026 berlangsung pada 14–16 Juli 2026 di The Meru Sanur, Bali, dengan agenda pembahasan pengembangan 100 GW PLTS, pengurangan penggunaan pembangkit diesel, skema pembiayaan energi bersih, serta penguatan industri tenaga surya nasional.
Fabby menambahkan, penyelenggaraan ISS di Bali untuk pertama kalinya mencerminkan pengakuan terhadap keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan. “Bali menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam transisi energi. Kini tantangannya adalah mengubah potensi energi surya menjadi proyek investasi yang konkret sehingga mampu mempercepat terciptanya ekonomi hijau dan kemandirian energi Indonesia,” ujarnya. (*)
