Rapat tindak lanjut persetujuan lintas pelayaran Padangbai–Nusa Penida di Gedung Kertha Sabha
DENPASAR Persindo – Pemerintah Provinsi Bali berupaya menekan kesenjangan harga kebutuhan pokok antara wilayah daratan Klungkung dan Nusa Penida. Salah satu langkah yang disiapkan adalah meningkatkan frekuensi pelayaran angkutan barang dari Padangbai menuju Nusa Penida.
Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar dilakukan uji coba penambahan perjalanan kapal dari sebelumnya dua trip menjadi tiga trip setiap hari. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik sekaligus menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Nusa Penida.
Arahan itu disampaikan Koster saat memimpin rapat tindak lanjut persetujuan lintas pelayaran Padangbai–Nusa Penida di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (15/6/2026).
Menurut Koster, persoalan harga di Nusa Penida tidak bisa dilepaskan dari kelancaran pasokan. Ketika kapasitas angkut dan frekuensi kapal terbatas, distribusi barang menjadi tersendat sehingga berpotensi menyebabkan kekurangan stok dan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Karena itu, peningkatan frekuensi pelayaran dinilai menjadi salah satu solusi yang perlu segera diuji. “Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi, karena pasokan lancar dan stoknya juga menjadi aman,” tegas Koster.
Ia menyebut penambahan layanan tersebut memang akan berpengaruh terhadap kebutuhan subsidi operasional. Jika sebelumnya subsidi berada di kisaran Rp1,4 miliar, maka dengan tambahan menjadi tiga trip per hari diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp2,1 miliar.
Namun, Koster menilai tambahan dukungan anggaran tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh masyarakat, khususnya dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok.
Bahkan, dengan pola layanan perintis yang berjalan saat ini, Koster melihat pengangkutan barang menuju Nusa Penida masih memungkinkan ditingkatkan hingga tiga atau empat perjalanan dalam sehari. “Dengan pola layanan perintis, pengiriman barang terutama kebutuhan pokok ke Nusa Penida harusnya bisa dilakukan tiga sampai empat kali sehari,” ujarnya.
Bupati Klungkung I Made Satria turut menyoroti persoalan distribusi yang selama ini menjadi salah satu faktor munculnya disparitas harga di Nusa Penida.
Menurutnya, keterbatasan ruang angkut kapal serta jadwal pelayaran membuat barang harus menunggu antrean. Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika kebutuhan pasar meningkat sementara pasokan belum tiba. “Perbedaan harga terjadi karena stok sering terbatas dan pengiriman barang harus mengantre akibat trip yang masih terbatas,” jelasnya.
Kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan harga di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pasar, tetapi juga erat dengan akses transportasi dan biaya distribusi.
Sementara itu, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali telah melakukan kajian terhadap kondisi lintasan Padangbai–Nusa Penida. Berdasarkan kajian tersebut, lintasan tersebut dinilai belum dapat sepenuhnya dialihkan ke pola komersial.
Pemerintah juga menghadapi ketentuan yang tidak memungkinkan penerapan layanan perintis dan komersial secara bersamaan dalam satu lintasan.
Sebagai jalan keluar, pemerintah memilih melakukan proses transisi secara bertahap dengan mempertimbangkan tarif, kondisi masyarakat, serta kemampuan layanan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta mengatakan langkah menuju komersialisasi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak memberikan tekanan baru terhadap harga barang di Nusa Penida. “Komersialisasi harus dilakukan secara bertahap agar tidak memicu lonjakan harga barang dan memberi waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian,” katanya.
Rencana penambahan trip pelayaran Padangbai–Nusa Penida pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan transportasi. Kebijakan tersebut menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni pemerataan akses kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Nusa Penida selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Bali dengan daya tarik alam yang mendunia. Namun, di balik geliat pariwisata tersebut, masyarakat masih menghadapi tantangan distribusi barang yang berpengaruh terhadap harga kebutuhan sehari-hari.
Dengan tambahan frekuensi pelayaran, pemerintah berharap rantai pasok menjadi lebih lancar. Barang kebutuhan pokok diharapkan tidak lagi terlalu lama menunggu pengangkutan, sementara ketersediaan stok di pasar dapat lebih terjaga.
Jika uji coba tersebut berjalan efektif, peningkatan layanan pelayaran berpotensi menjadi salah satu instrumen pemerataan ekonomi antara wilayah daratan dan kepulauan.
Bagi masyarakat Nusa Penida, semakin sering kapal berlayar berarti semakin terbuka peluang memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerataan harga pun diharapkan tidak lagi sebatas target kebijakan, tetapi dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.*
