Aset LPD Badung Tembus Rp11 Triliun, Transformasi Digital Jadi Fokus Penguatan Layanan
BADUNG Persindo – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung terus memperkuat perannya sebagai salah satu penopang perekonomian desa adat. Memasuki usia ke-26, Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Badung mendorong peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan, hingga transformasi digital agar keberadaan LPD tetap relevan menghadapi perkembangan zaman.
Puncak peringatan HUT ke-26 BKS-LPD Badung berlangsung di Wantilan Pura Lingga Bhuwana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Sabtu (22/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran pengurus BKS-LPD serta pengelola LPD se-Kabupaten Badung.
Mengangkat tema “26 Tahun BKS LPD Badung Mengabdi, Bersinergi dalam Harmoni Wujudkan LPD Sehat, Kuat, Berkelanjutan, Desa Adat Berdaulat”, perayaan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus memperkuat komitmen menjaga keberlangsungan LPD sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat.
Ketua BKS-LPD Badung I Wayan Sudiarta mengungkapkan, saat ini terdapat 122 LPD aktif di Kabupaten Badung. Secara keseluruhan, aset LPD Badung telah mencapai sekitar Rp11 triliun.
Besarnya aset tersebut menunjukkan posisi strategis LPD dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa adat. Namun, menurut Sudiarta, kekuatan LPD tidak cukup hanya diukur dari besarnya aset, melainkan juga dari tingkat kesehatan lembaga dan kemampuan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Astungkara, sudah bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan tumbuh dan membaiknya kondisi pengelolaan LPD se-Badung sampai saat ini,” ujarnya.
Menghadapi perkembangan teknologi perbankan dan lembaga keuangan digital, BKS-LPD Badung juga mulai mempercepat digitalisasi. Sejumlah LPD telah menjadi percontohan dalam penerapan layanan berbasis teknologi, termasuk penggunaan QRIS, M-Pay LPD, SMS banking dan pelayanan secara daring.
Langkah tersebut dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan maupun studi banding. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan LPD.
Dari sisi provinsi, Ketua BKS-LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan memberikan apresiasi terhadap perkembangan LPD Badung. Ia menyebut sekitar 31 persen dari total aset LPD di Bali berada di Kabupaten Badung.
Meski demikian, Cendikiawan mengingatkan agar pencapaian aset tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, aspek kesehatan LPD harus tetap menjadi prioritas agar lembaga keuangan desa adat tersebut mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.
Keberadaan LPD juga dinilai memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar aktivitas ekonomi. LPD menjadi bagian dari kehidupan desa adat, termasuk dalam mendukung pelestarian seni, adat dan budaya Bali serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan LPD. Menurutnya, keberlangsungan LPD tidak hanya bergantung pada dukungan permodalan, tetapi juga membutuhkan ekosistem ekonomi yang sehat.
Pemkab Badung, kata Adi Arnawa, terus mendorong pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fondasi untuk menciptakan iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang lebih baik.
“Kalau ini semua terjadi, maka dampaknya ekonomi akan tumbuh, akan berdampak pada pendapatan masyarakat Badung khususnya dan Bali secara umum,” ujarnya.
Ia juga melihat peluang besar untuk menghubungkan sektor pariwisata dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, termasuk pertanian, pangan dan transportasi. Pariwisata yang menjadi pasar internasional dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat lokal.
Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian Pemkab Badung. Berbagai program pendidikan, termasuk pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu, diarahkan untuk meningkatkan daya saing generasi muda.
Dengan dukungan pemerintah, peningkatan tata kelola, serta percepatan digitalisasi, BKS-LPD Badung diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi desa adat.
Peringatan HUT ke-26 tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberadaan LPD tidak hanya menyangkut aktivitas keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, adat dan budaya masyarakat Bali.
