PHRI Badung-Polres Perkuat Sinergi, Crisis Center 24 Jam, Tourism Police, Jadi Gagasan Strategis untuk Jaga Destinasi Tetap Aman

Ketua PHRI Badung terima kunjungan silaturahmi Kapolres Badung.

 

BADUNG Persindonesia.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung bersama Kepolisian Resor (Polres) Badung terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan pariwisata. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi Kapolres Badung bersama jajaran kepada Pengurus PHRI Kabupaten Badung.

Ketua PHRI Kabupaten Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, S.E., M.B.A., didampingi Waka PHRI Badung Wayan Puspa Negara, S.P., M.Si., S.T., menyambut baik kunjungan tersebut. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi ruang komunikasi untuk saling bertukar pandangan terkait berbagai persoalan keamanan yang berpotensi memengaruhi sektor pariwisata.

Rai Suryawijaya menegaskan, sinergi yang baik antara dunia usaha pariwisata dengan aparat keamanan sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Badung. “Yang paling penting adalah sinergi yang baik. Kita saling memberikan masukan dan saling menerima masukan dengan baik. Apa yang menjadi kekurangan maupun persoalan di lapangan kita komunikasikan bersama, sehingga ke depan bisa kita perbaiki dan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Bali. Karena itu, keamanan harus menjadi perhatian bersama karena sangat berkaitan dengan rasa nyaman wisatawan selama berada di Pulau Dewata. “Pariwisata itu identik dengan keamanan. Keamanan sangat urgen karena menyangkut kenyamanan wisatawan. Kalau wisatawan merasa aman dan nyaman, tentu mereka akan memiliki pengalaman yang baik selama berada di Bali,” katanya.

Rai menyebutkan, besarnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan. Selain wisatawan mancanegara dan domestik, masyarakat lokal juga harus mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan aktivitasnya. Khusus Kabupaten Badung, tantangan tersebut semakin besar karena wilayah ini merupakan salah satu pusat aktivitas pariwisata di Bali. Dari sekitar 160 ribu kamar hotel yang ada di Bali, sekitar 70 persen berada di Kabupaten Badung.  Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan dan pengawasan terhadap potensi kriminalitas harus terus ditingkatkan.

PHRI Badung pun mendorong adanya langkah-langkah preventif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Zero crime di dunia mungkin tidak ada. Tetapi bagaimana kita meminimalkan kriminalitas itu harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Salah satu masukan yang berkembang adalah peningkatan pemasangan CCTV di kawasan hotel dan titik-titik strategis, termasuk area di luar lingkungan hotel yang dinilai memiliki potensi kerawanan. Dengan pengawasan yang lebih luas, potensi gangguan keamanan diharapkan dapat dideteksi lebih cepat.

Selain itu, PHRI Badung mendorong pembentukan “Crisis Center Badung”, yang dapat menjadi pusat koordinasi dan penanganan situasi darurat secara terpadu selama 24 jam. “Crisis center ini diharapkan bisa menjadi model dalam penanganan yang benar-benar 24 jam. Ketika terjadi sesuatu, respons dan koordinasi bisa dilakukan dengan cepat,” jelasnya.

Sementara itu, Waka PHRI Badung Wayan Puspa Negara memberikan sejumlah usulan konkret untuk memperkuat keamanan di kawasan destinasi wisata. Menurutnya, berbagai potensi gangguan keamanan seperti pencopetan, penjambretan, scamming, penipuan oleh oknum money changer (MC) liar, hingga perilaku wisatawan mancanegara yang tidak sesuai aturan perlu diantisipasi secara lebih serius. “Ancaman keamanan di destinasi ini bentuknya beragam. Mulai dari copet, jambret, scamming, penipuan yang dilakukan oknum money changer liar, sampai perilaku buruk wisatawan mancanegara dan persoalan sejenis lainnya. Ini perlu kita minimalisasi bersama,” ujar Puspa Negara.

Untuk itu, Puspa Negara mendorong dan meminta kepada Kapolres Badung agar Tourism Police dapat diaktifkan kembali. Selain itu, ia mengusulkan penguatan Honorary Police, patroli rutin serta kegiatan razia di kawasan destinasi wisata secara stabil, periodik dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberadaan petugas yang secara khusus memperhatikan aspek keamanan pariwisata akan memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan ketika beraktivitas di destinasi. “Tourism Police, Honorary Police, patroli rutin dan razia di destinasi perlu dilakukan secara stabil, periodik dan berkelanjutan. Jangan hanya dilakukan ketika ada kejadian, tetapi menjadi bagian dari sistem pengamanan destinasi.

Dukungan pembiayaan yang lebih kuat diperlukan bagi operasional pengamanan kawasan pariwisata. Ia mengusulkan kepada Bupati Badung agar dapat dikaji adanya penyisihan dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) untuk mendukung kelancaran operasional kepolisian, khususnya Polres Badung dan Polresta Denpasar dalam menjaga kawasan destinasi, terutama Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan. “Kalau destinasi kita aman dan nyaman, yang diuntungkan bukan hanya wisatawan, tetapi juga masyarakat dan seluruh pelaku usaha pariwisata. Karena itu, kita perlu membangun sistem keamanan yang berkelanjutan dengan dukungan semua pihak,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, S.H., S.I.K., M.H., dalam kunjungan tersebut didampingi Kasat Reskrim serta jajaran pejabat Polres Badung. Kapolres mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan PHRI Badung dan menyambut baik komunikasi serta sinergi yang dibangun bersama.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi forum untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya kawasan yang menjadi pusat kegiatan pariwisata.

Sinergi PHRI Badung dan Polres Badung diharapkan terus berlanjut melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif. Berbagai masukan dari pelaku industri pariwisata maupun kepolisian akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk menciptakan sistem pengamanan yang semakin efektif.

Dengan sinergi yang kuat, keterbukaan dalam menerima masukan, kehadiran aparat yang konsisten, serta respons cepat terhadap berbagai potensi gangguan, Kabupaten Badung diharapkan mampu mempertahankan citranya sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berkualitas.

Keamanan destinasi pada akhirnya bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi tersebut, Badung diharapkan tetap menjadi kawasan pariwisata yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus masyarakat lokal.

@Gus Karang