Rapat pengambilan keputusan atas hasil Pembahasan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria
JAKARTA Persindo – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I dan disepakati untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pengambilan keputusan atas hasil Pembahasan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyambut baik tercapainya kesepakatan tersebut. Menurutnya, keberadaan regulasi khusus mengenai Reforma Agraria dibutuhkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan penataan agraria di Indonesia. “Alhamdulillah, pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang ditunggu oleh banyak pihak dapat kita selesaikan dalam forum Pembicaraan Tingkat I,” ujar Nusron. Ia menegaskan, seluruh fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan dan menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Menurut Nusron, Reforma Agraria memiliki posisi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan tanah dan sumber daya agraria yang menjadi bagian penting dari sumber kehidupan masyarakat.
Karena itu, penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah perlu diatur secara berkeadilan dengan tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.
RUU tersebut juga diarahkan untuk memperkuat berbagai aspek Reforma Agraria, terutama dalam menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga, memperkuat mekanisme penyelesaian konflik, serta memastikan fungsi sosial tanah dapat berjalan secara optimal.
Nusron mengatakan, melalui pengaturan yang lebih komprehensif, pelaksanaan Reforma Agraria ke depan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu berjalan secara terencana, terukur, transparan, dan melibatkan masyarakat. “Melalui RUU ini, penyelenggaraan Reforma Agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat nantinya memiliki ruang partisipasi yang lebih kuat dalam berbagai proses Reforma Agraria, termasuk penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi tanah, hingga pemberdayaan masyarakat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut turut diisi penyampaian pandangan dari seluruh fraksi di DPR RI. Setelah melalui pembahasan dan penyampaian pendapat fraksi, seluruh fraksi menyatakan menerima RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna.
Sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta anggota Badan Legislasi DPR RI turut hadir dalam rapat tersebut.
Menteri Nusron hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Dengan berakhirnya Pembicaraan Tingkat I, RUU Pengaturan Reforma Agraria kini memasuki tahapan berikutnya sebelum nantinya ditetapkan menjadi undang-undang. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian berbagai persoalan agraria di Indonesia.
Redaksi Persindo & Humas BPN Gianyar
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
