FSPM Bali Sambut Penetapan UMP 2027, Dorong Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

UMP Bali ditetapkan Rp4,55 juta per bulan. FSPM berharap kebijakan pengupahan menjadi awal perbaikan kesejahteraan buruh sekaligus tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha.

DENPASAR Persindonesia.com – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat respons positif dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali. Organisasi pekerja tersebut menilai kebijakan yang ditetapkan Gubernur Bali Wayan Koster dapat menjadi awal bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Pulau Dewata.

Apresiasi itu disampaikan Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, keputusan pemerintah provinsi dalam menetapkan upah minimum tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki kondisi pengupahan yang selama ini menjadi perhatian kalangan pekerja.

Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026. Dalam keputusan tersebut, UMP Bali ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan, sementara UMSP untuk sektor hotel bintang mencapai Rp4.644.907 per bulan. Kedua ketentuan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.

Rai Budi Darsana mengungkapkan, meskipun penetapan tersebut disambut baik, besaran upah minimum yang ditetapkan masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja. FSPM Regional Bali memperkirakan kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali pada 2026 berada di kisaran Rp5,6 juta per bulan.

Dengan demikian, masih terdapat selisih antara standar kebutuhan hidup layak dengan besaran UMP yang akan diterapkan tahun depan. Namun, FSPM memandang keputusan tersebut sebagai tahapan awal yang perlu diapresiasi dalam proses peningkatan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

Di sisi lain, FSPM Regional Bali mengharapkan para pelaku usaha dapat menerima dan menjalankan ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepatuhan terhadap kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.

Rai Budi Darsana juga mengingatkan bahwa pekerja merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas produksi dan keberlangsungan perusahaan. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kerja diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan dunia usaha.

Menurut FSPM, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha perlu berjalan beriringan. Hubungan industrial yang harmonis diharapkan dapat terus dibangun melalui pemenuhan hak pekerja, komunikasi yang baik, serta komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kalangan buruh.

Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 pun diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka pengupahan, tetapi juga momentum memperkuat perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di Bali secara bertahap.

(@Krg*)