Bondowoso,Persindonesia – Mengikuti pemberitaan di beberapa Media Online yang berjudul Imbas Refocusing, Pemkab Bondowoso tidak Rekrut CPNS 2021 (25/5) dan Rencana Peniadaan CPNS 2021 Pemkab Bondowoso (25/5) mendapatkan tanggapan yang berbeda dari Ketua JPKP Nasional Bondowoso.
Mohammad Agam, menanggapinya dengan mendukung Rencana Bupati ataupun Pemkab dalam hal peniadaan rekruitmen CPNS tahun 2021 mengingat apa yang disampaikan oleh Sekda Soekaryo dalam penjelasannya di dalam rilisan berita tersebut perlu dipertimbangkan oleh semua pihak.
Apalagi roda perekonomian masyarakat di Bondowoso akibat pandemi masih dalam kondisi belum stabil, belum lagi apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Bupati di media online bahwa Biaya melawan second wave Covid-19 lebih besar (18/5) dan untuk diingat bahwa kebutuhan dana yang disampaikan sekda Soekaryo dalam rilisan di media online terkait kebutuhan kisaran anggaran gaji dan tunjungan dalam setahun mencapai sekitar Rp 12,132 miliar yang dibayarkan mulai Januari 2022 dan kebutuhan untuk Latsar/LPJ CPNS per orang sekitar Rp 9,2 juta. Sehingga ditotal diperkirakan mencapai sekitar Rp 3,1 miliar semua berasal dari PAD yang dipungut melalui pajak seluruh masyarakat Bondowoso yang pada saat ini dalam masa pemulihan ekonomi imbas dari Covid-19.
“Artinya masyarakat kembali dibebankan dengan adanya rekruitmen CPNS baru, padahal kondisi ekonomi masyarakat seperti ini”,tutur Agam
Dalam tanggapannya ke awak media,”Saya mendukung apa yang direncanakan oleh Pemkab terkait pada tahun ini sementara ditiadakan rekruitmen CPNS dan menurut saya lebih baik anggaran dari pajak digunakan untuk kembali le masyarakat semisal kekurangan tenaga yang disampaikan Sekda Soekaryo tetap dilakukan adanya rekruitmen namun bukan CPNS, Rekruitmen CPNS saat ini lebih baik cenderung ditiadakan dan fokus ke Rekruitmen PPPK, apalagi CPNS kebanyakan diisi oleh Kabupaten lain (Bukan Putra Daerah) Sedangkan Rekruitmen PPPK Tahun 2021 (Gelombang 1&2) diberikan kesempatan untuk Putra Daerah yang mengajar di Sekolah Negeri maupun bekerja di posisi kosong yang dibutuhkan.” pungkas Agam
“Kesimpulannya, Uang tersebut dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, ujar Agam singkat. (26/5) (TIM)
