Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Kemenko PMK
Jakarta Persindo โ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan perannya dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai Program Prioritas Nasional. Dukungan tersebut difokuskan pada kepastian penyediaan lahan serta kesesuaian tata ruang agar pembangunan dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan agraria di kemudian hari.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (29/01/2026).
Menurut Wamen Ossy, kesiapan lahan menjadi faktor penentu keberhasilan percepatan pembangunan sekolah terintegrasi. Ia menilai, proses pengadaan akan lebih efisien apabila memanfaatkan tanah yang telah tersedia, baik milik pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN dan BUMD.
ATR/BPN, lanjutnya, memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan status hukum tanah sebelum pembangunan dimulai. Tahapan tersebut meliputi verifikasi kepemilikan, pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
Selain itu, ATR/BPN juga membuka peluang pemanfaatan tanah negara yang belum optimal, termasuk tanah telantar dan bekas kawasan perkebunan. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
Meski demikian, Wamen Ossy mengingatkan agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. Pengendalian alih fungsi lahan sawah, menurutnya, tetap menjadi perhatian utama pemerintah sejalan dengan agenda menjaga ketahanan pangan nasional.
Rapat tersebut juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam mendukung realisasi program Sekolah Terintegrasi. Kemenko PMK bersama kementerian teknis terkait berkomitmen memastikan kesiapan regulasi, lahan, dan dukungan anggaran agar program yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto ini dapat segera diwujudkan.
Ke depan, sinergi antara ATR/BPN, Kemenko PMK, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan terus diperkuat guna memastikan pembangunan Sekolah Terintegrasi berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.Jakarta โ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan perannya dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai Program Prioritas Nasional. Dukungan tersebut difokuskan pada kepastian penyediaan lahan serta kesesuaian tata ruang agar pembangunan dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan agraria di kemudian hari.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (29/01/2026).
Menurut Wamen Ossy, kesiapan lahan menjadi faktor penentu keberhasilan percepatan pembangunan sekolah terintegrasi. Ia menilai, proses pengadaan akan lebih efisien apabila memanfaatkan tanah yang telah tersedia, baik milik pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN dan BUMD.
ATR/BPN, lanjutnya, memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan status hukum tanah sebelum pembangunan dimulai. Tahapan tersebut meliputi verifikasi kepemilikan, pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
Selain itu, ATR/BPN juga membuka peluang pemanfaatan tanah negara yang belum optimal, termasuk tanah telantar dan bekas kawasan perkebunan. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
Meski demikian, Wamen Ossy mengingatkan agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. Pengendalian alih fungsi lahan sawah, menurutnya, tetap menjadi perhatian utama pemerintah sejalan dengan agenda menjaga ketahanan pangan nasional.
Rapat tersebut juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam mendukung realisasi program Sekolah Terintegrasi. Kemenko PMK bersama kementerian teknis terkait berkomitmen memastikan kesiapan regulasi, lahan, dan dukungan anggaran agar program yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto ini dapat segera diwujudkan.
Ke depan, sinergi antara ATR/BPN, Kemenko PMK, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan terus diperkuat guna memastikan pembangunan Sekolah Terintegrasi berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
