Ossy Dermawan Sebut Masukan Kemenko Kumham Imipas Menjadi Bahan Evaluasi untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang
JAKARTA Persindonesia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui perumusan kebijakan yang selaras dengan ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Upaya tersebut diperkuat dengan diterimanya dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).
Dua rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, di Jakarta. Rekomendasi ini diharapkan menjadi masukan penting bagi Kementerian ATR/BPN dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan, khususnya terkait penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang.
Usai menerima dokumen tersebut, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa berbagai pandangan dan masukan yang diberikan akan dipelajari lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN serta seluruh jajaran kementerian.
Menurutnya, rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan memperhatikan aspek HAM. “Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy.
Adapun dua dokumen rekomendasi yang diterima meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Ossy menilai pemberian rekomendasi lintas kementerian tersebut merupakan langkah positif untuk memastikan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah senantiasa memperhatikan ketentuan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Ia menegaskan, masukan tersebut tidak hanya menjadi bahan evaluasi internal, tetapi juga dapat memperkaya perspektif kementerian dalam mengambil keputusan strategis di masa mendatang.
Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah menyusun berbagai rekomendasi kebijakan strategis yang disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi alternatif solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara bersama.
Yusril berharap setiap rekomendasi yang disampaikan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga penerima sebagai dasar dalam menentukan langkah perbaikan.
Menurutnya, keberhasilan sebuah rekomendasi tidak ditentukan oleh ketebalan dokumen maupun banyaknya pertemuan yang dilakukan, tetapi dari kemampuan menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. “Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” tegas Yusril.
Melalui penyerahan rekomendasi tersebut, diharapkan sinergi antarkementerian semakin kuat dalam membangun kebijakan publik yang terintegrasi, memiliki kepastian hukum, serta menjunjung tinggi prinsip HAM. Bagi Kementerian ATR/BPN, masukan ini menjadi salah satu instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan dan tata ruang yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Redaksi Persindo & Humas BPN Kab.Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional






