Jakarta Persindo – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mengelola aset negara kembali mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Pada ajang Anugerah Reksa Bandha 2025, ATR/BPN berhasil meraih Juara Kedua Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Kelompok III.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian ATR/BPN, Kartika Sari, dalam acara yang berlangsung di Aula Gedung Syafruddin Prawiranegara II, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).
Kartika Sari menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan kerja kolektif seluruh unit kerja ATR/BPN, mulai dari kantor pusat hingga daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. “Penghargaan ini merupakan hasil dari sinergi dan konsistensi seluruh jajaran dalam memastikan pengelolaan dan pelaporan BMN berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Anugerah Reksa Bandha sendiri merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Negara ke-19. Ajang ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan aset negara, termasuk BMN dan kegiatan lelang.
Lebih lanjut, Kartika Sari menekankan bahwa dukungan pimpinan menjadi faktor penting dalam pencapaian tersebut. Arahan dan pengawalan dari Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, serta jajaran pimpinan lainnya dinilai berperan besar dalam pembenahan dan penyelesaian berbagai persoalan aset.
Ke depan, ATR/BPN menargetkan peningkatan prestasi. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja pengelolaan BMN. Target kami tahun depan adalah meraih peringkat pertama,” tegas Kartika Sari.
Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2025 diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Rionald Silaban, dan diikuti oleh berbagai kementerian, lembaga, serta badan usaha lainnya.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
