Sekjen Dalu Agung Darmawan Bahas Kesiapan Anggaran, Personel, dan Sarana Kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional
JAKARTA Persindonesia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan dukungan kelembagaan guna memastikan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal pada 2027.
Langkah persiapan tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Kementerian ATR/BPN dengan perwakilan BRAN yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pembahasan difokuskan pada pemenuhan berbagai kebutuhan dasar untuk mendukung operasional BRAN, mulai dari kesiapan sumber daya manusia (SDM), anggaran, infrastruktur, hingga kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran.
Dalu Agung Darmawan menjelaskan, persiapan perlu dilakukan sejak tahun ini agar ketika memasuki 2027, BRAN sudah memiliki dukungan yang memadai untuk melaksanakan aktivitas kelembagaannya. “Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan sehingga pada 2027 aktivitasnya dapat berjalan. Karena itu, kami membahas sejumlah kebutuhan mendasar, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen mendukung pembentukan dan kesiapan lembaga tersebut, Kementerian ATR/BPN berencana menugaskan sejumlah personel untuk membantu proses persiapan operasional BRAN.
Dukungan personel tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan dan substansi yang diperlukan agar pelaksanaan tugas BRAN dapat dipersiapkan secara terarah.
Selain dukungan internal, pemenuhan kebutuhan operasional BRAN juga akan dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sinergi lintas instansi dinilai penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya sesuai kebutuhan organisasi.
Sementara untuk penyediaan infrastruktur dan perlengkapan kantor, langkah tindak lanjut akan dilakukan melalui koordinasi antarpihak agar fasilitas penunjang dapat dipenuhi secara bertahap dan tepat sasaran.
Dalu Agung menegaskan bahwa keberhasilan persiapan BRAN membutuhkan kerja sama dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap kebutuhan dapat ditangani sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing. “Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antarpihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik,” tutupnya.
Sebagai lembaga yang disahkan pada 1 Oktober 2026, BRAN diharapkan dapat segera memiliki kesiapan organisasi dan dukungan operasional yang memadai. Persiapan sejak dini ini menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan tugas reforma agraria berjalan efektif serta didukung koordinasi kelembagaan yang kuat.
Redaksi Persindo & Humas BPN Kab.Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional






