Persindoneisia.com Jembrana – Menghadapi tantangan keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan sentralisasi kendaraan dinas. Langkah ini bertujuan memangkas belanja operasional yang tidak mendesak sekaligus memastikan aset daerah dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan masyarakat.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, saat dihubungi Senin (12/1), menjelaskan, kebijakan sentralisasi atau sistem pooling kendaraan dinas merupakan respons atas terbatasnya anggaran daerah. Melalui kebijakan ini, pengelolaan kendaraan dinas ditarik ke satu titik, yakni Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah.
“Dengan pengelolaan terpusat, kami memproyeksikan adanya penghematan pada pos pemeliharaan dan bahan bakar. Jika sebelumnya anggaran tersebar di masing-masing dinas, kini pengawasannya menjadi lebih terkontrol,” ujarnya.
Identitas Mayat di Perairan Pengambengan Terungkap, Korban Petani Asal Banyuwangi
Selain penghematan, kata Kembang, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dan pengawasan agar seluruh aset daerah digunakan secara efektif dan efisien. Menurutnya, sentralisasi kendaraan akan memudahkan pemantauan umur aset, skala prioritas penggunaan, serta menekan potensi pemborosan.
“Tentu tujuan yang kita harapkan adalah efisiensi biaya operasional, kemudahan kontrol penggunaan aset, hingga penentuan prioritas pemanfaatannya,” imbuhnya.
Kembang menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah ruang fiskal yang terbatas. Ia optimistis efisiensi dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus cerdas mengelola setiap rupiah. Sentralisasi kendaraan bukan sekadar soal pengaturan parkir, tetapi disiplin anggaran. Beban biaya rutin yang tinggi dialihkan menjadi anggaran untuk jaminan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan sentralisasi ini juga akan didukung inovasi transformasi digital birokrasi. Pergerakan kendaraan dinas ke depan akan dipantau secara real-time guna memastikan akuntabilitas perjalanan dinas.
Pihaknya memastikan kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk menjamin efektivitas pelaksanaan serta memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Hm
