Persindonesia.com Jembrana – Kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat berdampak langsung pada pemerintah daerah. Kabupaten Jembrana, yang merupakan kabupaten termiskin di Bali, kini mulai melakukan langkah-langkah penghematan dengan merasionalisasi susunan perangkat daerah.
Salah satu langkah yang diambil adalah penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu OPD, serta mengurangi penggunaan listrik. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan anggaran secara lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa mengungkapkan, pihaknya telah mengadakan rapat terkait efisiensi ini. “Kami telah mengajukan kajian berdasarkan aturan kepada Bapak Bupati. Keputusan akhir tetap berada di tangan beliau. Setelah itu, kami akan melakukan konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).
Pemkab Tegal Gelontorkan Ratusan Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun Ini
Menurutnya, sebenarnya pemerintah daerah ingin melakukan perampingan lebih luas, tetapi terbentur dengan aturan yang berlaku. “Kalau melihat beban kerja, beberapa OPD bisa digabung, tetapi aturan yang ada tidak memungkinkan. Rencana awal, kami ingin merampingkan antara empat hingga lima OPD, namun masih harus dipastikan lagi regulasinya,” katanya.
Jika rencana penggabungan OPD ini disetujui, lanjut Budiasa, pemerintah daerah akan berkonsultasi lebih lanjut sebelum mengubah Peraturan Daerah (Perda). “Perubahan ini juga akan berdampak pada perubahan tipe organisasi perangkat daerah yang bersangkutan,” terangnya.
Dari penggabungan OPD ini, imbuh Budiasa, Kabupaten Jembrana diperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar Rp5 miliar per tahun. Selain itu, pemerintah daerah juga memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, serta melakukan penghematan listrik, air, dan alat tulis kantor (ATK).
Truk Pengangkut 11 Ton Pakan Ternak Terjungkal di Karangsuung Tembuku
“Kami juga akan mengefisiensikan penggunaan listrik. Saat ini, dalam setahun Pemkab Jembrana membayar sekitar Rp4,9 miliar untuk listrik. Titik penggunaannya sangat banyak, mulai dari Pekutatan hingga Melaya, dan sebagian besar masih menjadi tanggungan aset Pemkab,” pungkasnya. TS
