Edi Nasapta, Wakil Ketua DPRD Babel akan turun langsung dan meminta Dinsos, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, serta pemerintah desa melihat kondisi masyarakat dengan mata kepala sendiri.
Pangkalpinang, persindonesia.com — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai NasDem, Edi Nasapta, melontarkan kritik keras terhadap kekacauan pendataan dan penetapan desil, dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Edi menilai berbagai keluhan mengenai ketidaksesuaian desil sudah tidak dapat dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Kesalahan tersebut dapat menentukan apakah masyarakat memperoleh bantuan pangan, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, ataupun perlindungan sosial lainnya.
“Ini sudah kacau balau dan kelewatan. Ada masyarakat yang hidupnya benar-benar susah, tetapi dimasukkan ke desil tinggi dan dianggap mampu. Akibatnya, bantuan mereka terancam hilang. Pendataan macam apa ini?” tegas Edi.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh berlindung di balik istilah teknis seperti integrasi data, sistem nasional, metode statistik ataupun algoritma apabila hasil akhirnya bertentangan dengan kenyataan.
“Jangan bodohi rakyat dengan istilah sistem, integrasi, atau algoritma. Rakyat tidak makan data. Rakyat membutuhkan pengobatan, pendidikan, beras, dan perlindungan. Kalau orang yang jelas-jelas miskin dinilai kaya oleh sistem, berarti hasil sistemnya bermasalah. Titik!” katanya.
Edi mengingatkan bahwa kesalahan desil bukan hanya kesalahan angka di layar komputer. Satu angka yang keliru dapat menyebabkan masyarakat kehilangan hak-hak dasarnya.
“Bagi pejabat, desil mungkin hanya angka yang dibicarakan dalam rapat. Namun bagi rakyat, angka itu menentukan apakah mereka bisa berobat, apakah anaknya bisa bersekolah, dan apakah keluarganya masih menerima bantuan pangan. Jadi, jangan anggap ini persoalan kecil,” ujarnya.
Ia menyinggung kasus yang pernah ditindaklanjuti BPS, ketika posisi seorang warga berubah dari desil 1 menjadi desil 9, kemudian setelah pengecekan dan pemutakhiran kembali berubah menjadi desil 3.
“Kalau seseorang bisa meloncat dari desil 1 ke desil 9, kemudian kembali menjadi desil 3 setelah diperiksa, itu alarm keras. Artinya, potensi ketidaksesuaian data memang nyata. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak masyarakat kecil yang mengalami hal serupa tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana?” kata Edi.
Edi Akan Turun Langsung ke Rumah Warga
Edi menegaskan dirinya tidak akan berhenti pada pernyataan ataupun menghabiskan waktu dalam rapat-rapat yang tidak menghasilkan penyelesaian. Ia akan turun langsung mendatangi rumah masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian desil.
“Saya akan turun sendiri. Saya ingin melihat langsung rumahnya, pekerjaannya, penghasilannya, jumlah tanggungannya, kondisi dapurnya, listriknya, dan bagaimana keluarga itu bertahan hidup. Saya tidak mau hanya menerima laporan di atas meja,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Edi akan meminta Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, pemerintah kecamatan, kepala desa atau lurah, operator SIKS-NG, serta pendamping sosial untuk ikut turun ke lokasi.
“Jangan hanya saya yang melihat. Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, kepala desa, lurah dan operator datanya harus ikut datang. Lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan menentukan kehidupan masyarakat hanya dengan melihat layar komputer dari ruangan ber-AC,” katanya.
Menurut Edi, kunjungan tersebut bukan untuk membuat acara seremonial ataupun sekadar mengambil foto. Data yang tercatat dalam sistem akan dicocokkan langsung dengan kondisi nyata setiap keluarga.
“Kita buka datanya di tempat. Kita cocokkan satu per satu dengan kenyataan. Kalau memang tidak sesuai, catat saat itu juga, buatkan tanda terima pengaduannya, tetapkan siapa penanggung jawabnya dan tentukan batas waktu penyelesaiannya,” jelasnya.
Edi juga meminta pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan ikut hadir, bukan hanya mengirimkan petugas yang tidak dapat memberikan kepastian.
“Jangan kirim orang yang jawabannya hanya ‘nanti kami sampaikan kepada pimpinan’. Saya ingin pihak yang berwenang hadir. Setelah melihat sendiri keadaan warga, jelaskan di depan keluarga tersebut mengapa mereka dimasukkan ke desil tinggi. Kalau ternyata salah, akui dan segera perbaiki,” ujarnya.
Jangan Jadikan Rakyat Bola Pingpong
Edi mengaku kemarahannya memuncak karena masyarakat sering harus berulang kali mendatangi pemerintah desa, dinas sosial, BPS ataupun instansi lainnya tanpa memperoleh kepastian.
“Jangan jadikan rakyat seperti bola pingpong. Disuruh ke desa, dari desa diarahkan ke dinas, kemudian diminta menunggu pusat. Negara bukan meja pingpong! Pemerintah dibayar untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan untuk saling melempar tanggung jawab,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar bantuan masyarakat tidak langsung dihentikan ketika keakuratan data masih dipersoalkan dan proses sanggah sedang berjalan.
“Jangan jadikan rakyat miskin kelinci percobaan sistem. Kalau datanya belum beres, jangan buru-buru mencabut bantuan. Jangan sampai hak rakyat dihentikan hari ini, sedangkan proses koreksinya disuruh menunggu berbulan-bulan. Itu bukan pelayanan. Itu kezaliman administratif,” tegas Edi.
Ia meminta pihak terkait menyiapkan mekanisme penyelesaian yang jelas, meliputi pengecekan lapangan, berita acara, tanda terima pengaduan, nama penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian.
Edi juga meminta agar masyarakat tidak hanya diperintahkan memperbarui data melalui aplikasi.
“Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, jaringan internet, atau memahami prosedur aplikasi. Jangan semua beban dilemparkan kepada rakyat. Pemerintahlah yang wajib bergerak dan mendatangi mereka,” katanya.
Akan Dikawal Sampai Desil Dikoreksi
Edi memastikan setiap temuan lapangan akan dicatat dan dikawal melalui jalur resmi sampai diperoleh kepastian mengenai perbaikan data.
“Saya tidak datang hanya untuk melihat, berfoto, kemudian pulang. Setiap ketidaksesuaian akan dicatat, dimasukkan melalui mekanisme resmi, diberikan tanda terima dan terus saya pantau sampai ada hasilnya. Saya ingin tahu kapan data itu diperbaiki dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya,” katanya.
Ia mengajak masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai agar mempersiapkan KTP, kartu keluarga, bukti kondisi ekonomi, serta dokumen bantuan yang pernah diterima. Data pribadi tersebut, lanjut Edi, harus dijaga dan tidak boleh disebarluaskan sembarangan.
“Laporkan dan tunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jangan takut menyampaikan keberatan. Kita tidak boleh diam ketika orang miskin kehilangan hak hanya karena pendataan yang kacau,” ujarnya.
Edi menegaskan bahwa kedatangannya ke lapangan bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi juga tidak akan membiarkan kelalaian berlindung di balik birokrasi.
“Kalau datanya benar, jelaskan secara terbuka. Kalau salah, perbaiki. Kalau ada petugas yang lalai, evaluasi. Jangan meminta rakyat terus bersabar sementara bantuan, pengobatan, dan pendidikan anak-anak mereka menjadi korban,” katanya.
“Saya akan berdiri bersama masyarakat. Saya akan datang, melihat dengan mata kepala sendiri, mempertemukan seluruh pihak di lapangan, dan mendesak koreksi sampai selesai. Rakyat tidak membutuhkan seribu alasan. Rakyat membutuhkan kepastian,” tutup Edi Nasapta. (*)
