Persindonesia.com Jembrana – Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jembrana mencapai Rp54,5 miliar. Besarnya piutang tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi persoalan administrasi dan ketidaksinkronan data objek pajak dengan data pertanahan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, I Gede Gus Diendi, mengungkapkan persoalan tersebut muncul karena selama bertahun-tahun pemerintah daerah dan instansi vertikal mengelola data pertanahan secara parsial.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggunakan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dalam pendataan sertifikat tanah. Sementara pemerintah daerah menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk administrasi perpajakan.
Ketika kedua basis data tersebut mulai disandingkan, ditemukan perbedaan yang cukup besar. Dari hasil pemadanan awal, terdapat sekitar 10.000 bidang tanah yang mengalami selisih data. Bahkan, luas bidang tanah yang tercatat di BPN disebut lebih besar hingga lebih dari 100 juta meter persegi.
“Instansi vertikal jalan sendiri, kita jalan sendiri, padahal objeknya sama yaitu tanah. Begitu kita komunikasikan dan sandingkan data NIB di BPN dengan NOP di tempat kita, selisihnya membuat kita kaget,” ujarnya, Minggu (20/9/2026).
Kabar Duka dari Taiwan, PMI Asal Bilukpoh Kangin Meninggal Dunia di Taichung
Menurutnya, persoalan data tersebut turut memengaruhi kualitas pencatatan piutang PBB-P2. Dari total piutang Rp54,5 miliar, terdapat tagihan yang belum tentu seluruhnya dapat direalisasikan karena sebagian berasal dari data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi objek maupun kepemilikan tanah saat ini.
Di lapangan, ditemukan satu bidang tanah yang memiliki dua atau lebih Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu, nama pemilik lama masih tercantum dalam data perpajakan meskipun tanah tersebut telah berpindah tangan sejak puluhan tahun lalu.
Perbedaan luas tanah antara SPPT dengan sertifikat yang diterbitkan BPN juga menjadi persoalan tersendiri. Kondisi tersebut tidak jarang memicu keberatan atau komplain dari masyarakat. “Besarnya piutang tersebut bukan murni karena ketidakpatuhan wajib pajak. Ada persoalan administrasi dan duplikasi data yang harus kita benahi,” jelasnya.
Persoalan serupa juga terdapat pada piutang bawaan yang sebelumnya diserahkan KPP Pratama. Data piutang sekitar Rp23 miliar yang telah diserahkan sejak 2013 tersebut, menurut Gus Diendi, hingga kini belum seluruhnya diinventarisasi secara menyeluruh.
Untuk membenahi persoalan tersebut, Pemkab Jembrana bersama Kantor Pertanahan Jembrana mulai melakukan pemadanan data melalui program Akselerasi Pemadanan NIB NOP Terintegrasi (SI PANNTER).
Diduga Jadi Arena Judi Sabung Ayam, Seorang Pria Diamankan Polres Tegal
Program tersebut menjadi bagian dari implementasi kerja sama antara BPKAD Jembrana dan Kantor Pertanahan. Pemerintah daerah juga menyiapkan integrasi sistem secara host-to-host dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
Gus Diendi mengibaratkan hubungan antara data pertanahan dan pajak seperti BPKB dan STNK pada kendaraan bermotor. Sertifikat tanah menjadi bukti kepemilikan, sedangkan SPPT menjadi dokumen kewajiban pajaknya. Karena itu, data kepemilikan dan perpajakan harus memiliki basis yang sama.
“Melalui SI PANNTER ini, kita ingin meningkatkan kualitas piutang sehingga laporan keuangan daerah benar-benar menyajikan piutang yang realistis dan dapat ditagih. SPPT yang ganda atau tidak sesuai luasnya akan kita sesuaikan dan hapus selisihnya,” tegasnya.
Pemadanan data tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026. Selanjutnya, database perpajakan yang telah diperbarui dan dinyatakan valid akan mulai diberlakukan pada 2027.
Menurut Gus Diendi, pembenahan data pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan PBB-P2. Basis data tersebut juga diproyeksikan menjadi fondasi penerapan Satu Peta Jembrana.
Jangan Lengah! Polisi Patroli Pasar Sayur Ngabang, Warga Diingatkan Waspadai Kejahatan Siang Hari
Dengan satu basis data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat menambahkan berbagai atribut pembangunan, termasuk data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, potensi wilayah hingga kerawanan bencana.
Data yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan indikator kesejahteraan sosial nantinya dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan, termasuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat desil 1 hingga 5, pemetaan potensi ekonomi dan mitigasi bencana.
Sementara itu, terkait kemungkinan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) dari BPN, pemerintah daerah menyiapkan skema insentif atau stimulus berupa keringanan PBB.
Kebijakan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi agar penyesuaian NJOP tidak serta-merta meningkatkan beban pajak tahunan masyarakat. Di sisi lain, penetapan nilai tanah yang lebih jelas diperlukan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam transaksi jual beli tanah.
Gus Diendi menegaskan pembaruan data akan dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kualitas kebijakan daerah sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Diduga Depresi, Lelaki Asal Palaktiying Bangli Nekat Akhiri Hidup dengan Gantung Diri
“Kebijakan itu harus berdasarkan pada pemahaman, pengetahuan dan data yang akurat. Kalau datanya rusak, maka kebijakannya pun ikut rusak. Pemadanan data ini investasi jangka panjang untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berkeadilan,” tandasnya. Ts
