Persindonesia.com Gilimanuk – Desa Adat Gilimanuk menolak rencana perluasan dermaga Landing Craft Machine (LCM) atau plengsengan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Penolakan itu merupakan hasil paruman desa adat, yang menilai perluasan tersebut berdampak pada lahan Plaba Pura Segara Gilimanuk.
Sikap resmi itu disampaikan melalui surat tertanggal 10 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ketapang. Surat tersebut ditandatangani Bendesa Adat Gilimanuk I Nengah Naya.
Bendesa Adat Gilimanuk I Nengah Naya mengatakan, keputusan penolakan merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama dalam paruman desa adat yang dihadiri sekitar 15 peserta — mulai dari unsur prajuru, Kertha Desa, Saba Desa, pecalang, kelian adat, hingga perwakilan krama.
Menurut Naya, pertimbangan utama penolakan adalah menjaga keberadaan dan kelestarian kawasan Plaba Pura Segara yang memiliki nilai penting bagi Desa Adat dan masyarakat setempat. Selain soal penggunaan lahan, pihaknya juga menyoroti kondisi tanggul penahan abrasi di sekitar kawasan pura yang saat ini telah mengalami pengikisan dan kerusakan.
“Kami khawatir tanggul pura makin rusak dan mengancam bangunan lain, di sana ada wantilan dan lainnya,” jelasnya, Rabu (11/11/2026).
Lebih dari 200 KK Pernah Terdampak Banjir, Desa Penyaringan Kini Miliki Alarm Peringatan Dini
Kerusakan tanggul tersebut diduga tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga aktivitas kapal yang bersandar terlalu dekat dengan tanggul. Tekanan gelombang maupun dampak aktivitas kapal dikhawatirkan mempercepat pengikisan.
“Pada prinsipnya, Desa Adat melalui prajuru tidak memberikan izin untuk perluasan atau pengambilan lahan Pura Segara sepanjang batas-batas yang telah ditentukan oleh Desa Adat,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila perluasan dermaga tetap dilakukan di sekitar kawasan tersebut, kerusakan tanggul penahan abrasi dikhawatirkan semakin parah dan berpotensi mengancam fasilitas serta bangunan di kawasan Plaba Pura Segara, termasuk bangunan wantilan.
Penolakan juga disuarakan peserta paruman lainnya. Kertha Desa Putu Sudiana Yasa menilai rencana tersebut sebaiknya ditolak, dengan mempertimbangkan potensi kerusakan fasilitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Senada, Kelian Adat Banjar Prastaguna I Gede Ardana menyatakan penolakan karena khawatir pekerjaan perluasan berdampak terhadap tanggul penahan abrasi dan bangunan wantilan.
Di samping menyampaikan penolakan, Desa Adat Gilimanuk juga mengajukan permohonan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pihak ASDP maupun Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap). Bantuan itu diharapkan dapat mendukung perbaikan dan penguatan tanggul penahan abrasi di kawasan Plaba Pura Segara, mengingat keberadaan tanggul sangat penting untuk melindungi kawasan pura dari ancaman abrasi maupun dampak aktivitas pelayaran.
Pengolahan Sampah Mesin Pirolisasi Klungkung jadi Refrensi Tabanan
Dalam paruman tersebut juga disepakati perlunya kejelasan batas wilayah antara lahan ASDP dengan lahan Plaba Pura Segara, agar rencana pengembangan pelabuhan tidak menimbulkan persoalan terkait aset, fasilitas, maupun kepentingan masyarakat adat di kemudian hari.
Sementara itu, Lurah Gilimanuk Ida Bagus Tony Wirahadikusuma menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan lanjutan antara Desa Adat Gilimanuk dengan pihak ASDP. “Pemerintah kelurahan juga siap mengawal tindak lanjut hasil kesepakatan paruman,” ucapnya.
Sebelumnya, rencana perluasan dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk dibahas dalam rapat koordinasi pada 5 November 2026. Dalam rapat tersebut, ASDP memaparkan rencana pemanfaatan lahan seluas 56,72 meter persegi di area Plaba Pura Segara Gilimanuk, untuk mengatasi persoalan kapal yang kerap kandas saat air laut surut, memperlancar pelayanan penyeberangan, dan mengurangi antrean kendaraan menuju kapal.
Pada awal pembahasan, Desa Adat Gilimanuk sempat menyampaikan dukungan dengan sejumlah catatan dan meminta adanya kesepakatan tertulis. Namun setelah dilakukan pembahasan internal melalui paruman desa adat, sikap resmi yang diambil adalah menolak rencana perluasan tersebut. Desa Adat berharap pihak ASDP dapat memahami dan menghormati keputusan serta aspirasi masyarakat adat, dengan komunikasi dan koordinasi yang terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan kepentingan Desa Adat maupun operasional kepelabuhanan. KS
