Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya
Pangkalpinang, persindonesia.com —
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya, menagih keseriusan pemerintah pusat dan DPR RI dalam merealisasikan Undang-Undang Kepulauan. Ia meminta perjuangan regulasi yang telah bergulir sejak 2013 itu, tidak kembali berhenti sebatas wacana.
Didit menilai pengesahan UU Kepulauan sangat penting bagi Babel yang memiliki karakteristik wilayah didominasi perairan. Menurut dia, keberadaan regulasi tersebut dapat memperbaiki skema pembiayaan pembangunan daerah kepulauan, yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan luas wilayah laut.
“Kalau ini memang bisa disahkan oleh DPR RI, ini akan mendapat keuntungan yang luar biasa bagi Bangka Belitung,” kata Didit seusai mengikuti Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di DPRD Babel, Jumat (14/8/2026).
Didit mengatakan, Indonesia hanya memiliki tujuh provinsi yang berstatus sebagai daerah kepulauan. Karena itu, diperlukan regulasi khusus agar karakteristik geografis wilayah kepulauan, menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan fiskal dan pembangunan.
Ia menyoroti mekanisme perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menurutnya lebih menitikberatkan pada luas daratan.
“DAU itu dihitung berdasarkan luas darat, bukan luas lautan. Di situlah kita dirugikan. Dengan adanya Undang-Undang Kepulauan, insyaallah provinsi kepulauan kita diuntungkan,” ujarnya.
Perjuangan Sejak 2013
Didit mengingatkan, perjuangan RUU Kepulauan bukan persoalan baru. Pembahasan regulasi tersebut telah diperjuangkan sejak 2013, ketika dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPRD Babel dan almarhum Eko Maulana Ali menjabat sebagai gubernur.
Karena itu, Didit meminta pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai kelanjutan pembahasan RUU Kepulauan.
Ia berharap regulasi tersebut benar-benar diwujudkan dan tidak kembali menimbulkan harapan tanpa kepastian.
“Ini sudah lama, dari 2013. Tiga belas tahun kemudian dimunculkan lagi. Mudah-mudahan ini bukan janji palsu,” harapnya.
Didit juga berharap tujuh provinsi kepulauan bersama pimpinan DPRD masing-masing daerah, dilibatkan secara langsung dalam proses pembahasan RUU tersebut di DPR RI.
“Pada saat pembahasan, saya yakin tujuh kepala daerah dan pimpinan DPRD pasti diundang oleh DPR RI. Ini sangat bagus, tapi mudah-mudahan ini bukan PHP lagi,” ujarnya.
DPRD Dukung Penertiban Tambang Ilegal
Selain UU Kepulauan, Didit turut menyoroti perhatian Presiden terhadap persoalan pertambangan ilegal di Bangka Belitung.
Ia menegaskan DPRD Babel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendukung kebijakan pemerintah pusat, dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.
Namun, Didit mengingatkan penertiban harus dibarengi dengan solusi bagi masyarakat, yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan.
“DPRD dan Forkopimda mendukung kebijakan Presiden tentang hal-hal yang melanggar aturan. Akan tetapi, yang perlu kita cari solusi juga,” ujarnya.
Menurut Didit, perhatian Presiden terhadap persoalan pertambangan menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Babel, masih menjadi salah satu isu penting yang mendapat perhatian pemerintah pusat.
Didit Desak DBH Babel Segera Dibayar
Di sisi lain, Didit kembali mempertanyakan kepastian pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Provinsi Babel.
Ia menilai terdapat persoalan ketimpangan ketika kinerja perusahaan tambang timah meningkat, sementara hak daerah melalui DBH belum memperoleh kepastian penyelesaian.
“Ada kenaikan daripada keuntungan Timah, tapi tolong DBH kita juga dibayar. Karena DBH 2015 sampai sekarang juga belum ada kejelasan, apalagi 2016,” kata Didit.
Menurut dia, Babel memiliki kontribusi besar terhadap industri timah nasional. Karena itu, pemerintah pusat diminta memberikan perhatian terhadap hak fiskal daerah, sebagai bagian dari kontribusi Babel terhadap perekonomian nasional.
“Di satu sisi kita sangat mem-backup kebijakan pemerintah pusat, satu sisi hak-hak kita sebagai masyarakat Bangka Belitung yang memiliki timah terbesar di Indonesia bahkan dunia, kok DBH-nya sampai sekarang belum tuntas,” ujarnya.
Didit berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk menyelesaikan persoalan DBH Babel. (B2N)






