Anggota Fraksi Golkar DPRD Badung, I Putu Sika Adi Putra,
Mangupura persindonesia.com , 4 November 2025 – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Fraksi Partai Golkar menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang tengah dibahas, yaitu Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Badung, I Putu Sika Adi Putra, yang menyoroti berbagai aspek kebijakan fiskal dan arah investasi daerah. Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun kebijakan yang visioner, namun juga memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bentuk tanggung jawab politik untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kenaikan target pendapatan daerah dengan tren penurunan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan Badung menurun dari 89,98% pada tahun 2023, menjadi 75,92% pada 2024, dan hanya mencapai 63,24% hingga Oktober 2025. “Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius. Target pendapatan sebesar Rp12,38 triliun pada APBD 2026 bisa meleset bila langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah tidak dipercepat,” ujar Sika Adi Putra saat membacakan pandangan umum fraksi.
Ia menegaskan bahwa DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang realistis dan berbasis data, guna menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga menyoroti ketergantungan struktur PAD Badung pada sektor pariwisata, yang dinilai masih sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global. “Diversifikasi sumber pendapatan menjadi keharusan agar Badung tidak terlalu bergantung pada satu sektor. Potensi ekonomi lain seperti pertanian modern, industri kreatif, dan ekonomi digital perlu dioptimalkan,” lanjutnya.
Selain itu, Fraksi Golkar memberikan dukungan positif terhadap kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp1,38 triliun yang tercantum dalam struktur APBD 2026. Fraksi menilai langkah tersebut sebagai strategi visioner dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, selama tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal.
Fraksi Golkar menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan efektivitas anggaran, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Badung secara berkelanjutan.
@tim*
