Badung persindonesia.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang ke-3, Selasa (8/7/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Badung karena telah menyampaikan Raperda tepat waktu, sesuai amanat Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Fraksi juga menyambut baik keberhasilan Pemkab Badung meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya dan secara berturut-turut sejak 2014, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
Cermati Realisasi Anggaran, Fraksi PDI Perjuangan Soroti Postur APBD
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp8,62 triliun atau 75,91 persen dari target anggaran sebesar Rp11,35 triliun. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp8,98 triliun, atau 74,27 persen dari pagu sebesar Rp12,09 triliun.
Dari perhitungan tersebut, terjadi defisit anggaran sebesar Rp362,76 miliar, yang menurut Fraksi masih dalam batas wajar karena lebih kecil dari defisit yang direncanakan sebelumnya sebesar Rp739,61 miliar. “Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara lebih efisien dan terkendali,” tegas juru bicara Fraksi.
Atas dasar pencermatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan tetap menunggu evaluasi dari Gubernur Bali.
Saran: APBD ke Depan Harus Lebih Terukur dan Pro-Rakyat ; Meski memberikan dukungan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah saran. Di antaranya adalah harapan agar penyusunan APBD di masa mendatang lebih realistis, berhati-hati, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Fraksi menekankan pentingnya postur anggaran yang terukur, akuntabel, dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Penutup pandangan Fraksi diwarnai harapan agar semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, demi terwujudnya pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan krama Badung.
“Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga hasil kerja bersama ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung,” tutupnya. @krg
