Bangli,PersIndonesia.Com- Komisi III DPRD Bangli menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas PUPR Perkim serta Dinas Pertanian dan Perikanan (PKP) Bangli. Raker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Bangli, I Wayan Merta Suteja dan dihadiri oleh Anggota Komisi III, Kepala PUPR Perkim Bangli, Dewa Ngakan Widnyana Maya, Kepala Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma, Jumat (17/1/25).
Rapat kerja yang digelar membahas terkait upaya untuk mendukung program percepatan ketahanan pangan yang digalakan oleh Pemerintah. Untuk itu diperlukan adanya persamaan persepsi terkait Sarana Prasana (Sarpas) pendukungnya.
Baca Juga : Butik Agung Bali Collection di Jehem Tembuku Dikunjungi Ketua Dekranasda Bali
Dalam rapat tersebut anggota Komisi III DPRD Bangli, I Wayan Subagan mengatakan kondisi jaringan irigasi, baik itu sekunder maupun primer di beberapa daerah di wilayah Bangli banyak yang rusak. Kenyataan ini tentu berdampak pada percepatan program pemerintah menuju ketahanan pangan. Menurutnya perbaikan jaringan irigasi di Bangkiangsidem yang telah rusak sejak 3 tahun lalu. Dimana rusaknya jaringan irigasi itu menyebabkan terjadi alih pola tanam dan fungsi lahan.
Akibat rusaknya jaringan irigasi, petani tidak bisa lagi melakukan pola tanam padi, sehingga beralih tanam palawija atau tanaman jenis lain seperti jeruk dan coklat. “Dan yang parah ada sejumlah lahan basah beralih fungsi untuk permukiman,” ucapnya.
Dengan semakin banyak lahan pertanian beralih fungsi, lanjutnya tentu berimbas pada program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan. “Krama subak sering bertanya kapan pemerintah akan memperbaikan jaringan irigasi tersebut,” kata Wayan Subagan.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III, I Made Sudiasa menyampaikan jaringan irigasi di Subak Undisan banyak yang rusak dan hingga kini belum mendapat penanganan. Kami minta khususnya Dinas PKP agar bisa melakukan pendataan yang cermat, sehingga tahu kondisi ril jaringan irigasi. “Bahkan guna meningkatkan kesejahteraan petani, agar dibangun jalan usaha tani menggunakan Anggaran Dana Desa”, ujarnya.
Dengan adanya jalan usaha tani proses distribusi hasil pertanian akan lebih efisien, mengurangi biaya transportasi dan mempercepat waktu bagi petani.
“Ini sebagai bentuk mendukung program ketahanan pangan,” tegasnya.
Baca Juga : DPRD Bangli Dorong Pemda Lakukan Perencanaan Penanggulangan Bencana
Sementara menurut Anggota Komisi III, Ida Bagus Santosa mengatakan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, Bangli juga harus menjadikan ketahanan pangan sebagai program prioritas daerah. Untuk itu perlu adanya bantuan subsidi pupuk dan proteksi kepada petani melalui bantuan bibit. “Sehingga dinas pertanian perlu mengupayakan ketersediaan pupuk bersubsidi dan membantu pupuk organik”, jelasnya.
Kepala Dinas PUPR Perkim Bangli, Dewa Ngakan Widnyana mengatakan bencana alam yang terjadi di tahun 2023 menyebabkan beberapa saluran irigasi rusak termasuk di dalamnya saluran irigasi Bangkiangsidem yang tertimbun guguran material tebing yang longsor.
Sejatinya untuk perbaikan sempat diusulkan ke pusat, namun karena pertimbangan keterbatasan anggaran usulan tersebut dicoret. Untuk perbaikan dibutuhkan anggaran yang besar sekitar Rp 1,5 miliar. “Kita akan kembali usulkan perbaikan ke pusat, jika murni dari APBD tahun ini belum kita anggarkan”, terangnya.
Disisi lain, Kadis PKP I Wayan Sarma mengatakan untuk program ketahanan pangan banyak sektor yang terlibat baik jaringan irigasi, ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk organik serta bibit. Khusus untuk jaringan irigasi di Subak Undisan yang disebutkan rusak, pihaknya akan turun melakukan pendataan. “Kami segera turun untuk mengetahui kondisi saluran irigasi tersebut”, tandasnya. (IGS)
