Geotagging PERINTIS 10 Hari Dinilai Tingkatkan Akurasi Data dan Kepastian Peralihan Hak Tanah

Titik koordinat bidang tanah dalam program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari 

Bandar Lampung Persindonesia.com – Penerapan geotagging atau penandaan titik koordinat bidang tanah dalam program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini mulai dirasakan manfaatnya oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Meski pada awal penerapannya sempat dianggap menambah tahapan pekerjaan karena mengharuskan pengecekan langsung ke lokasi tanah, mekanisme tersebut kini dinilai mampu memberikan kepastian mengenai kesesuaian data administrasi dengan kondisi fisik bidang tanah di lapangan.

Herlina, salah seorang staf PPAT di Lampung, mengungkapkan bahwa kewajiban melakukan pengecekan lapangan awalnya menjadi hal yang cukup mengejutkan. Sebab, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pemeriksaan langsung ke lokasi umumnya hanya dilakukan pada bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih atau overlap.

Namun, setelah menjalani prosedur tersebut selama beberapa waktu, ia mulai memahami tujuan dan manfaat geotagging. Menurutnya, pengecekan langsung justru memberikan gambaran lebih jelas mengenai posisi serta kondisi bidang tanah yang akan diproses peralihan haknya. “Menurut saya lebih banyak positifnya penerapan geotagging ini,” ungkap Herlina saat ditemui di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Rabu (18/11/2026).

Pengalaman serupa disampaikan Eka Chandre (34), PPAT di Kota Bandar Lampung. Ia mengakui bahwa pada tahap awal penerapan kebijakan tersebut, proses pengecekan lapangan terasa lebih rumit dibandingkan mekanisme sebelumnya.

Meski demikian, setelah mempelajari sistem dan memahami tata cara pelaksanaannya, ia tidak lagi menemukan kendala berarti. Bahkan, geotagging dinilai memberikan manfaat penting dalam memastikan kesesuaian antara data sertipikat dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Eka menilai, langkah tersebut dapat membantu meminimalkan potensi ketidaksesuaian data maupun tumpang tindih bidang tanah. Dengan demikian, proses peralihan hak dapat berjalan lebih tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat. “Sekarang saya merasa manfaatnya sangat-sangat kelihatan,” ujarnya.

Dalam mekanisme pelayanan pertanahan, PPAT berkewajiban melakukan pengecekan sertipikat melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi bidang tanah yang menjadi objek peralihan hak. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian informasi pada sertipikat dengan data yang tersimpan dalam pangkalan data Kementerian ATR/BPN.

Penerapan geotagging menjadi salah satu upaya memperkuat validitas data pertanahan melalui pencocokan informasi administrasi dengan kondisi faktual di lapangan. Selain mendukung ketelitian dalam proses pelayanan, langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi persoalan pertanahan di kemudian hari.

Sementara itu, melalui program PERINTIS 10 Hari, Kementerian ATR/BPN mendorong percepatan pelayanan peralihan hak atas tanah dengan pembagian tahapan dan batas waktu yang terukur.

Proses di Bapenda atau instansi pemerintah daerah yang menangani pendapatan daerah ditargetkan maksimal tiga hari. Selanjutnya, penyelesaian tahapan oleh PPAT diberikan waktu paling lama dua hari, sedangkan proses di Kantor Pertanahan ditargetkan selesai maksimal lima hari.

Dengan pembagian waktu tersebut, keseluruhan proses peralihan hak ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Program ini diharapkan tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan kualitas data pertanahan serta memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi masyarakat.

Redaksi Persindo & Humas BPN Kab.Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional