BONDOWOSO,PersIndonesia.com – Beredar pesan berantai via whatsapp terkait rencana pelantikan pejabat Pemkab. Info yang beredar, pelantikan besok hanya 10 orang pejabat eselon 2, 2 orang pejabat fungsional, dan 1 orang pejabat yang terkena sanksi.
Bocornya rencana pelantikan memang bukan hal yang baru, karena hal ini juga sering terjadi di masa-masa sebelumnya. Bedanya, jika dulu isu yang beredar seringkali hanya hoax, di masa ini isu seringkali benar. Entah apa penyebabnya, yang pasti, 2 kali mutasi di era bupati Ra Hamid ini sudah diketahui publik bahkan sebelum pelantikan dilaksanakan.
Rencana pelantikan besok pun tak pelak memantik reaksi berbagai kalangan, khususnya di kalangan pegiat media dan pengamat kebijakan Pemkab. Mengapa hanya eselon 2 yang ditata, tidak diikuti dengan pelantikan eselon di bawahnya? Mutasi ini terkesan lambat, tidak mencerminkan penataan birokrasi yang baik.
Jika kita cermati visi Bupati Bondowoso “Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketaqwaan” dengan 8 misinya, rasanya sulit akan terwujud dalam waktu dekat. Mengapa demikian?
Kunci keberhasilan jalannya roda pemerintahan adalah penempatan personil pada posisi yang tepat. Perencanaan penataan pejabat diikuti dengan eksekusi yang cepat dan tepat pula.
Penataan pejabat yang baik mestinya selesai dalam satu atau dua kali pelantikan. Setelah itu Pemkab fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan. Tidak lagi disibukkan dengan gimmick mutasi.
Yang terjadi saat ini tidak demikian. Mutasi terkesan di ecer, tidak mencerminkan rencana penataan birokrasi yang baik. Hal ini kemudian berimbas pada lambatnya perencanaan program dan anggaran di beberapa OPD yang mengalami kekosongan pimpinan. Selain itu, perencanaan program dan anggaran di OPD yang dijabat oleh Plt juga tidak akan maksimal. Faktor psikologis “ogah-ogahan” pasti terjadi.
Maka kemudian yang jadi pertanyaan bagaimana program unggulan bupati akan jalan jika penataan birokrasi seperti ini.
Sebagian kalangan akhirnya mempertanyakan kapasitas dan kemampuan Sekda dalam menterjemahkan “kemauan” Bupati. Kecurigaan akan intervensi dari berbagai pihak pun mencuat. Karena kenyataannya isu pelantikan sebelumnya terbukti benar.
Mari berharap opini ini salah, dengan doa dan harapan agar program unggulan Bupati akan segera dijalankan. Visi misi serta janji politik segera terealisasi. Diiringi semangat mewujudkan Bondowoso BERKAH…
(Geng)
