Gunungsitoli, (Persindonesia.com) -Kepala UPT Jalan & Jembatan (JJ) Gunungsitoli Dinas Binamarga & Bina Konstruksi (BMK) Provinsi Sumatera Utara Rizak Taruna, ST.,MT, Mengatakan tahun ini UPT JJ Gunungsitoli akan mengelola anggaran cukup besar untuk pembangunan infrastruktur di pulau Nias.
Hal itu dikatakannya saat wartawan Persindonesia.com konfirmasi di ruang kerjanya Senin (24/1) terkait soal anggaran infrastruktur untuk kepulauan Nias TA.2022 ini, yang dinilai cukup fantastis.
“Ya, Tahun Anggaran 2022 ini kita akan menggelola anggaran sebesar Rp.250 M hingga 2 (dua) tahun berjalan, dengan sistem multi years”. kata Rizak.
Ditambahkannya lagi, saat ini proses lelang sedang berlangsung di Medan Provinsi Sumatera Utara, diperkirakan bulan April selesai lelang”.tandasnya
Ditanya berapa jumlah paket secara keseluruhan di kepulauan Nias, Rizak belum bisa menjelaskannya, namun untuk ruas jalan Kabupaten Nias Selatan sebanyak 2 ruas, Kab.Nias 1 ruas, Kab.Nias Barat 5 ruas, Kab.Nias Utara 5 ruas dan Kota Gunungsitoli 3 ruas.
Khusus jembatan Oyo Desa Tuwuna kec.mandrehe Nias Barat akan kita bangun Jembatan baru dengan angaran Rp.25 Milyar”.Terangnya
Lebih jauh Rizak menjelaskan, untuk tahun ini proses lelang menggunakan konsep baru yakni pemenang tender hanya 1 (satu) Perusahaan saja.
Perusahaan inilah yang akan mengelola anggaran sebesar Rp.2,7 triliyun se Sumut, termasuk anggaran untuk pembangunan infrastruktur di kepulauan Nias.
Sementara itu, konsultan pengawas yang mendapat kontrak Rp.32 Milyar, juga akan mengawasi proyek infrastruktur di seluruh wilayah Sumatera Utara termasuk di kepulauan Nias”.Ungkap rizak.
Diakhir penjelasannya, Kepala UPT JJ Gunungsitoli yang baru seumur jagung menempati pos barunya ini, terlihat seperti bingung dan khawatir saat ditanya sejauh mana peran UPT JJ Gunungsitoli dalam mengawasi paket-paket proyek di pulau Nias, karena seluruh pekerjaan pengawasan sepertinya telah di handel atau diambil alih oleh konsultan pengawas?
“Yah, kita lihat saja nanti, porsi kita dimana dan konsultan pengawas dimana. Kita masih bingung dan khawatir terjadi tumpang tindih antara UPT dan Konsultan, kita tunggu dulu petunjuk dari Provinsi, karena ini masih dikaji di tingkat atas”.imbuhnya (eddy).
