Jakarta, Media Persindonesia (persindonesia.com), 22 Agustus 2025 โ Dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat prinsip transparansi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi membuka akses publik terhadap peta pertanahan digital melalui aplikasi geoportal Bhumi yang dapat diakses secara daring di bhumi.atrbpn.go.id.
Langkah ini mendapat perhatian luas karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam memantau, mengawasi, dan memahami pengelolaan tanah di Indonesia secara spasial.
Harison Mocodompis, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, menjelaskan bahwa keterbukaan data ini merupakan bagian dari transformasi digital yang sedang digalakkan kementerian, sekaligus sarana edukasi publik dalam memahami data pertanahan secara lebih transparan dan interaktif.โKami ingin masyarakat bisa mengakses informasi pertanahan secara langsung. Aplikasi Bhumi memberikan visualisasi menyeluruh atas peta bidang tanah yang telah terpetakan dan mana yang belum. Ini memperluas ruang partisipasi publik dalam pengawasan dan pengelolaan aset negara,โ ujar Harison.
Melalui aplikasi Bhumi, pengguna dapat menjelajahi peta wilayah seluruh Indonesia secara interaktif. Beberapa fitur unggulan yang disediakan di antaranya adalah: Peta Interaktif Nasional, Pencarian Lokasi Spasial, Informasi Bidang Tanah Terpetakan, Zona Nilai Tanah (ZNT), serta Visualisasi data geospasial termasuk tampilan 3D melalui integrasi dengan BIM (Building Information Modeling).
Keunggulan aplikasi ini tidak hanya terletak pada fitur teknologinya yang berbasis open source dan open standard, tetapi juga kemampuannya dalam menyediakan analisis spasial langsung di layar pengguna, menjadikan Bhumi sebagai alat bantu penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan wilayah, hingga pengawasan publik.
Harison juga menekankan pentingnya kerja sama antar-lembaga dalam pemanfaatan teknologi ini agar berjalan optimal. โKolaborasi adalah kunci. Pemanfaatan Bhumi bukan hanya tugas ATR/BPN, tapi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, kementerian teknis lain, dan tentu saja peran aktif masyarakat,โ tutupnya.
Dengan keterbukaan data yang diusung aplikasi Bhumi, Kementerian ATR/BPN berharap terciptanya sistem pertanahan yang lebih akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Sumber & Foto : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasionalย
( Tim Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar)
