Kementerian ATR/BPN mempercepat penyusunan serta penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Jakarta persindonesia.comย โ Dalam upaya mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil peran penting sebagai bagian dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Fokus utama Kementerian ATR/BPN adalah mempercepat penyusunan serta penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan memastikan integrasinya dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, pihaknya akan mempercepat penyelesaian RDTR di seluruh daerah sebagai langkah untuk memperkuat kepastian tata ruang dan mendukung kemudahan investasi.ย โDari target nasional 2.000 RDTR, hingga saat ini sudah rampung 668. Kami optimistis hingga akhir tahun bisa mencapai 700 RDTR. Namun, yang terpenting adalah memastikan semuanya terintegrasi dalam OSS,โ ujar Nusron dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, integrasi digital menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan pelayanan perizinan berusaha.ย โMasih ada sejumlah RDTR yang belum tersinkronisasi dengan OSS. Dalam dua bulan ke depan, kami targetkan seluruhnya bisa selesai. Ini bagian dari komitmen kami untuk mempercepat realisasi investasi,โ tegasnya.
Satgas P2SP sendiri dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto melalui rapat terbatas pada 15 Oktober 2025, dan diperkuat dalam Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja) yang bertugas mengawal sinkronisasi kebijakan dan percepatan proyek strategis di berbagai sektor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian agar PSN dapat berjalan efektif.ย โHasil pembahasan hari ini akan langsung ditindaklanjuti oleh setiap Pokja. Kita ingin semua bergerak cepat dan selaras dengan arahan Presiden,โ ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuke Harniati, serta sejumlah pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas P2SP.
Langkah percepatan penyusunan RDTR dan digitalisasi melalui OSS diharapkan dapat memberikan kepastian ruang dan mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
