Persindonesia.com Jembrana – Penunjukan kepala kewilayahan Banjar Munduk, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, dinilai sepihak. Kandidat tersebut, I Gusti putu Ngurah Teguh Eka Wirawan, dirinya merasa dirugikan karena proses tidak ada test dan langsung ditunjuk oleh perbekel. Diketahui kandidat yang ditunjuk langsung oleh perbekel bernama I Putu Eka Sudiwilantara yang merupakan anggota BPD Desa
I Gusti putu Ngurah Teguh Eka Wirawan mengatakan, dirinya ditunjuk langsung oleh para tokoh pengelingsir banjar untuk ikut mendaftar. Setelah dilakukan sosialisasi oleh perbekel bahwa akan ada seleksi dan sebagainya, sehingga dirinya langsung membuat lamaran dan bersama-sama membawa lamaran ke kantor desa bersama kandidat satunya.
“Setelah itu tidak ada kabar berita selanjutnya sampai sudah ada penunjukan ke kandidat yang satunya yang merupakan anggota BPD desa,” terangnya. Selasa (7/11/2023).
Eka mengaku, dirinya sebelumnya tidak mengetahui adanya penunjukan langsung tersebut lantaran tidak ada seleksi apapun yang diikutinya. “Saya mengetahui informasi tersebut dari kandidat yang lolos sebagai kepala kewilayahan yang ditunjuk langsung oleh perbekel. Ini kami sudah berkoordinasi dengan pengelingsir agar tidak salah jalannya,” ucapnya.
Eka juga mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan pengelingsir lantaran SK sudah keluar. Sampai saat ini dirinya belum ikhlas menerima hasil tersebut tanpa ada penjelasan dari pihak desa.
“Untuk saya pribadi saya tidak ikhlas, masalahnya saat perbekel sosialisasi ke banjar terkait cara pendaftaran dan katanya akan ada test dan sebagainya, kok ujug-ujug ada penunjukan dan katanya SK nya sudah keluar, akan tetapi di perjalanan saya tidak di test sama sekali,” jelasnya.
Jadi Narsum di KPK, Arief Sharing Pengalaman Pengelolaan Sampah
Eka juga mengaku, sebelumnya dirinya diberi solusi oleh temannya yang bekerja di kantor desa, disarankan untuk mencoba memakai uang mendapatkan agar bisa menjadi kepala kewilayahan. “Saya disarankan untuk mencoba untuk memakai uang apa itu iming-iming atau gimana, saya kurang mengerti masalah politik. Teman saya menyebutkan sekitar kurang lebih Rp. 25 juta rupiah,” ungkapnya.
Sementara itu, Perbekel Desa Dangintukadaya, I Gusti Putu Murdi, membantah adanya jual beli jabatan dalam penunjukan kepala kewilayahan. Ia mengatakan, penunjukan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan para tokoh pengelingsir banjar.
“Pemilihan kepala kewilayahan tidak seperti dahulu seperti pemilihan kaling, kepala dusun, itu saya sudah sampaikan di banjar saat sosialisasi, ini adalah melamar suatu pekerjaan sebagai perangkat desa/kepala kewilayahan. Kalau SK sudah keluar sebagai perangkat desa tidak ada seperti dahulu berisi pengukuhan,” jelasnya.
Menhan Prabowo dan Dubes Palestina Bahas Bantuan Kapal RS TNI untuk Palestina
Disinggung terkait adanya isu jual beli jabatan, Murdi membantah keras isu tersebut, menurutnya, isu tersebut merupakan tidak benar dan menyebabkan keributan di desanya. “Kami akan mengadakan sosialisasi kembali terkait SK tersebut agar masyarakat paham dan tidak menilai penunjukan tersebut secara sepihak,” pungkasnya. Dar
