Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
MANGUPURA Persindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan melalui Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (10/11/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti yang mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta.
Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda beserta tim. Hadir pula Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta, serta anggota DPRD I Nyoman Satria, I Gusti Ngurah Saskara dan I Wayan Puspa Negara.
Turut mengikuti rakor Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba, Inspektur Kabupaten Badung, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui pengawasan, pendampingan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui koordinasi tersebut, KPK mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Korsup V.2 KPK RI di Kabupaten Badung. Menurutnya, pendampingan KPK memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sekaligus menjadi mekanisme pengawasan dan keseimbangan atau check and balance.
Bupati juga menegaskan bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen menjalankan pemerintahan sesuai koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Ia berharap melalui proses pemantauan dan evaluasi ini, berbagai masukan serta rekomendasi dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan KPK RI diharapkan semakin memperkuat prinsip clean government dan good governance, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Badung.
@*
