Wakapolres Buleleng, KOMPOL Taufan Rizaldi, S.I.K M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memberikan bekal pengetahuan hukum kepada personel dalam menjalankan tugas.
“Dengan memahami hukum, personel dapat bertindak secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Wakapolres.
Penyuluhan hukum ini menghadirkan narasumber dari Bidkum Polda Bali, yaitu KOMPOL I Nyoman Gatra,,S.H.,M.H, Kaur Luhkum Bidkum Polda Bali. Materi yang disampaikan meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Kewenangan Polri dalam Penyidikan Sektor Jasa Keuangan untuk mewujudkan Polri yang presisi di daerah Hukum Polda Bali.
Narasumber menjelaskan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Polri. Salah satu tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, termasuk dalam sektor jasa keuangan.
“Kewenangan Polri dalam penyidikan sektor jasa keuangan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana di bidang tersebut,” terang narasumber.
Lebih lanjut, narasumber juga menjelaskan tentang konsep Polri yang presisi. Polri yang presisi adalah Polri yang prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan.
Kegiatan penyuluhan hukum ini berlangsung selama 1 jam 15 menit. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang antusias dari para peserta.
Kasubag Humas Polres Buleleng, AKP I Gede Sumarjaya, S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan program rutin Polres Buleleng untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum personel.
“Dengan mengikuti penyuluhan ini, diharapkan personel Polres Buleleng dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan profesional,” ujar Kasubag Humas.
Polres Buleleng berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme personelnya melalui berbagai kegiatan pembinaan, termasuk penyuluhan hukum.
tim
