Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan selamat bertugas kepada Bapak Tri Wibowo Aji Ak.,M.Si
DENPASAR Persindonesia.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas lembaga dalam mengawal pembangunan Bali, menyusul dikukuhkannya Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kamis (19/2/2026), di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar.
Dalam sambutannya, Koster menekankan bahwa peran BPKP sangat strategis untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Bali membutuhkan masukan dan pengawasan yang konstruktif, terutama dalam mengawal pelaksanaan APBD serta program prioritas pembangunan. “Kami memerlukan pengawasan yang bukan hanya administratif, tetapi juga substantif. Jika ada kekurangan, harus disampaikan secara terbuka agar bisa segera diperbaiki,” ujar Koster.
Ia juga menyinggung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang diraih Pemprov Bali. Menurutnya, opini tersebut harus dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, bukan sekadar kebanggaan administratif.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, meminta kepala perwakilan yang baru untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Bali. Ia menegaskan bahwa BPKP memiliki lima fokus pengawalan, yakni penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan sistem peringatan dini, akuntabilitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menurutnya, tantangan pembangunan Bali ke depan tidak ringan. Selain penguatan sektor ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, sektor pariwisata juga menghadapi persoalan serius, mulai dari kemacetan, perizinan usaha akomodasi, hingga optimalisasi pungutan wisatawan asing.
Gubernur Koster mengakui sejumlah persoalan tersebut. Ia menyebut kemacetan dan keberadaan akomodasi tanpa izin sebagai tantangan nyata yang harus ditertibkan bersama. Selain itu, pelanggaran hukum oleh sebagian wisatawan asing juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Untuk mengatasi kemacetan, Pemprov Bali tengah mendorong pembangunan infrastruktur strategis yang terintegrasi antarwilayah dengan dukungan APBN. Salah satu proyek yang sedang dirancang adalah pembangunan jalur bawah tanah (subway) yang menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai dengan kawasan Kuta hingga Canggu di Kabupaten Badung.
Koster menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting, mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional sangat besar. Ia berharap pengawasan dan pendampingan BPKP dapat memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bali.
Dengan kepemimpinan baru di BPKP Perwakilan Bali, diharapkan penguatan tata kelola dan pengawasan pembangunan dapat semakin solid demi mewujudkan Bali yang maju dan berkelanjutan. *
